Mataram, Gatra.com - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB Dr. Najamuddin, menyebut bahwa Pemprov NTB mendapatkan 6 juta serangan siber pada server yang dimiliki hingga Juni 2024. Serangan siber tersebut berasal dari 128 negara.

Adanya serangan siber yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur membuat pihaknya sempat khawatir. Khawatir data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB tidak diakses.

Meski demikian, pihaknya merasa lega, karena Pusat Data Nasional (PDN) tempat penyimpangan data milik Pemprov NTB yang berbasis di Kota Batam tidak mendapat masalah, sehingga beberapa situs atau data milik pemerintah tetap bisa diakses.

“Penyimpanan data utama kita ada di PDN. Itu memang dianjurkan, karena kita tak punya server yang lebih besar. Tetapi kita bersyukur, data kita tidak bobol, karena penyimpanan di PDN Batam,” ungkapnya, akhir pekan ini.

Namun, tambahnya, ada beberapa aplikasi Pemprov NTB yang disinergikan dengan aplikasi pemerintah pusat, khususnya terkait data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terkait dengan keuangan, Sistem Informasi Pariwisata Nasional (Sisparnas) dan juga masalah kependudukan dan catatan sipil. Sementara beberapa aplikasi layanan publik seperti NTB Mall, NTB Care dan lainnya semuanya masih dalam kendali server Pemprov NTB.

Sedangkan untuk back up data, Najam menyebut OPD lingkup Pemprov NTB membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar per tahun. Dalam hal ini, pihaknya sudah menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar anggaran untuk mem-back up data dimaksimalkan.

Dana back up ini dipergunakan untuk kebutuhan internet, karena di Diskominfotik punya Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Sementara di Pemprov NTB baru 18 OPD dari 49 OPD yang masuk dalam JIP. Menurutnya, masih ada OPD yang mengoperasikan internet sendiri, sehingga diharapkan semua OPD masuk JIP agar lebih mudah dikontrol.

Mengenai serangan terhadap server ke Pemprov NTB diakuinya, ada yang menggunakan Internet Protokol (IP) unik dan Malware. Meski mendapat jutaan serangan siber, masih bisa diatasi oleh CSIRT (Computer Security Incident Response Team) atau Tim Respons Insiden Keamanan Komputer Diskominfotik NTB bekerja sama juga dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Tim Siber Polda NTB.

Dikatakan, Diskominfotik NTB, memiliki belasan tenaga IT yang menangani website lingkup Pemprov NTB. Sedangkan Tim CSIRT yang dimiliki sebanyak tujuh orang. Tim dari Bidang Sandi dan Keamanan Informasi juga dikirim mengikuti pelatihan terkait bagaimana upaya menanggulangi serangan siber.