Muaro Jambi, Gatra.com - Sistem absensi elektronik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Muaro Jambi sudah diberlakukan sejak akhir tahun lalu. Hanya saja, masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak patuh dalam penerapannya.

Fakta ketidak patuhan itu ditemukan langsung Bupati Muaro Jambi, Masnah Busro saat melaksanakan sidak ASN di kantor OPD Muaro Jambi pasca libur lebaran.

Masnah Busroh mendapati bahwa di Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Pendapatan Muaro Jambi masih menerapkan sistem absensi manual. Padahal, di dua kantor instansi tersebut telah tersedia atau telah terpasang sistem absensi elektronik (finger print). Hanya saja, alat itu tidak difungsikan sesuai peruntukann.

Masnah Busro menyayangkan belum optimalnya penerapan absensi finger print di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam lingkup Pemkab Muaro Jambi. Karena itu, beliau memerintahkan agar Kepala BKD mengecek penerapan finger print di seluruh kantor OPD.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi, Erwanisah mengakui instansi yang dipimpinnya memang benar menerapkan sistem absensi manual. Sistem absensi manual ini diberlakukan bukan berarti tidak patuh. Namun, karena alat finger print yang ada di Dinas Pendidikan sedang bermasalah.

"Tadi operator sudah datang mengecek, sekarang sudah bagus," kata Erwanisah kepada Gatra.com, Selasa (11/6).

Erwanisah sendiri tidak mengetahui sejak kapan finger print di kantor Dinas Pendidikan bermasalah. Dia sendiri mengetahui kejadian itu setelah bupati melakukan sidak.

"Tidak tahu persis, yang pasti tidak ada unsur kesengajaan," ujarnya.

Erwanisah mengatakan bahwa sistem finger print di kantor Dinas Pendidikan sudah diperbaiki. Namun, belum terkoneksi secara langsung ke Diskominfo Muaro Jambi dan BKD Muaro Jambi.

"Nanti akan diupayakan supaya bisa terkoneksi langsung, " katanya.

Sistem absensi finger print dikatakan Erwanisah sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah. Hal itu diketahui melalui Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diajukan sekolah.

"Sudah mulai, itu kita lihat RKAS dana BOS yang diajukan. Ke depan semua sekolah harus menerapkan sistem finger print agar absensi guru terpantau langsung," kata pria yang juga menjabat sebagai staf ahli bupati ini.

Kepala Dinas Pendapatan Muaro Jambi, Muhammad Fathurahman belum bisa dikonfirmasi terkait ketidak patuhan dalam penerapan finger print. Fathur sedang tidak berada di kantornya dan menurut staf Dispenda, Fathur tidak masuk kerja sejak hari pertama masuk kerja.

"Dari kemarin Bapak nggak masuk, infonya sudah minta izin kepada ibu bupati," kata staf dispenda tersebut.

Fathurahman juga tidak merespons saat dihubungi melalui telepon selulernya. Padahal, nada telepon genggamnya jelas terdengar nada aktif.