Jakarta, Gatra.com - Pemerintah Indonesia mengimbau anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menghormati pemerintahan petahana Libya. Imbauan tersebut menanggapi memanasnya eskalasi politik di negara tersebut akibat agresi yang dilakukan oleh Jenderal Khalifa Haftar.

"Terlepas dari siapapun dukungannya, Indonesia mengimbau anggota DK yang lain, untuk terlebih dahulu menghormati pemerintah yang diakui PBB sebagai pemerintah yang sah," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Grata Endah Werdaningtyas di Jakarta, Selasa (11/6).

DK PBB sempat berinisiatif untuk melakukan perbincangan perdamaian Libya pada bulan April, tetapi ditunda karena kondisi politik yang tidak kondusif. Dalam presidensi Indonesia di DK PBB Mei kemarin, Indonesia sempat berkontribusi dalam perbincangan perdamaian mengenai hal ini.

Grata menyebutkan, pembahasan mengenai Libya di DK PBB, itu posisinya terpecah-pecah, ada negara yang mendukung Haftar untuk memimpin, ada juga yang berpegang pada petahana. Sehingga pembahasan konflik Libya di DK PBB sangat kompleks dan rumit.

"Pada April kemarin PBB sempat ingin membangun dialog peace summit di Libya, tetapi ditunda. Untuk perkembangannya sekarang peace summit ini belum ada skedul ulang, sepertinya masih lama," katanya.

Grata juga mengatakan, peace summit ini satu bentuk nyata dari PBB dalam mewujudkan misi perdamaian, karena dalam suatu peace summit, beberapa pejabat penting dari seluruh dunia diundang untuk mendiskusikan poin-poin apa saja yang perlu dicapai dalam mewujudkan perdamaian di suatu wilayah. Saat ini, tampaknya PBB masih berhati-hati dalam bergerak untuk membangun perdamaian di Libya.