Banyumas, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah berupaya menggenjot sertifikasi usaha hotel di wilayah sertifikasi. Kebijakan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah no 52 tahun 2012 tentang sertifikasi usaha dan kompetensi.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, Saptono Supriyanto mengatakan, dari data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas, sedikitnya terdapat 232 hotel di wilayah Banyumas. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang mengurus sertifikasi untuk usaha dan sumber daya manusia.

"Itu yang mengurus izin usaha di BPMPP, tetapi belum dirinci berapa jumlah yang berbintang atau nonbintang. Tahun ini, kita sosialisasi dahulu untuk mendorong sertifikasi usaha. Pentingnya apa? Ini untuk kepastian usaha dan kepercayaan konsumen," kata dia, Selasa (8/10).

Dia mengatakan, proses sertifikasi ini diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang ditunjuk Kementerian Pariwisata dan sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Saat ini, pihaknya baru sebatas menyosialisasikan. Ke depannya akan segera diterapkan. Menurutnya, sertifikasi tersebut juga berkaitan dengan adanya penetapan hotel berbintang maupun nonbintang.

Adapun tahun 2018 lalu, Dinporabudpar Banyumas telah memfasilitasi proses sertifikasi untuk 150 tenaga kerja perhotelan, restoran, dan biro wisata. Uji kompetensi tersebut menyasar karyawan pada posisi house keeping, front office, food and beverage product, serta pengelola biro wisata.

Proses sertifikasi ini, kata Saptono, bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Gunadharma Semarang dan Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Banyumas.

"Mereka ini harus mengantongi lisensi karena berhadapan langsung saat melayani pengunjung," katanya.

Wakil Ketua II BPC PHRI Banyumas, Is Heru Permana mengatakan, pihaknya memperkirakan, 50% karyawan hotel di wilayah Banyumas belum mengantongi sertifikat. Mereka telah dibidik pengurus untuk ikut serta dalam pelatihan dan uji kompetensi.

"Setiap tahun ada 50 orang yang kami latih dan ikut serta dalam sertifikasi. Kalau sekarang sudah lebih dari 350 orang yang sudah punya lisensi," ujarnya.