Jakarta, Gatra.com - Partai Berkarya mengunjungi kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang No.82, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Pertemuan kedua partai ini untuk mengonsolidasikan kekuatan oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto datang didampingi sejumlah tokoh partai, di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab, dan Yayat Sudrajat.

Sementara itu, Presiden PKS, Sohibul Iman didampingi Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua Departemen Politik Pipin Sopian, dan Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu menghasilkan lima nota kesepahaman kedua partai. Usai berdialog, Sekjen PKS Mustafa Kamal membacakan kelima poin itu di depan awak media yang hadir.

"PKS dan Partai Berkarya berkomitmen membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI 1945," kata Mustafa.

Ia memaparkan, selanjutnya untuk enjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.

"Ketiga, memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis."

Mustafa mengatakan, keempat, membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional khususnya bagi para generasi muda serta bersama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif dasar listrik, harga BBM, dan lain sebagainya.

"Yang terakhir, membuka ruang kerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2020 dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan. [Selain itu] menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan serta pelanggaran baik yang bersifat yuridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil."