Jakarta, Gatra.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, pada kata sambutannya di gelaran Gatra Award 2020, Selasa (1/12), menuturkan secara rinci tugas-tugas yang telah dilaksanakan Kementerian Sosial (Kemensos) selama masa pandemi Covid-19 sejak Maret silam. Kemensos telah melakukan respons cepat untuk memberikan menyalurkan program-program perlindungan sosial terhadap masyarakat terdampak.  

Pada masa awal pandemi, Kemensos segera melakukan realokasi anggaran dan refocusing program. Kemensos juga melakukan koordinasi intensif dengan semua elemen pemerintah untuk penetapan kuota atau alokasi penerima bantuan. 

Di awal Maret, Kemensos mengaktifkan dapur umum di Taman Makam Pahlawan Nasional, Kalibata, Jakarta Selatan, yang didukung 150 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan memproduksi lebih dari 6.000 porsi makanan siap saji setiap harinya selama 14 hari berturut-turut.

"Makanan-makanan itu didistribusikan secara merata untuk para pekerja informal di wilayah DKI Jakarta, yang terdampak Covid-19 karena pada saat itu dilakukan PSBB di Jakarta," kata Juliari dalam acara virtual bertajuk "Prakarsa untuk Negeri" ini. 

Terkait penanganan pandemi dari sisi ekonomi, Kemensos melakukan tugas utama perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos). Kemensos membagi program bansos dalam dua jenis: program keluarga harapan (PKH) dan program sembako atau bantuan pangan non-tunai (BPNT). 

Kemensos memperluas kepersertaan dua bansos tersebut dan juga meningkatkan indeks bantuan. Sebagai contoh, peserta PKH yang awalnya 9,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ditingkatkan menjadi 10 juta KPM dengan bantuan yang dinaikkan sekitar 25% dalam setahun. 

Program BPNT juga mengalami perluasan yang signifikan, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan indeks bantuan yang ditingkatkan dari 150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan. 

Kemudian, bansos khusus di wilayah Jabodetabek, yakni bantuan sembako. Bantuan sembako Jabodetabek disalurkan untuk 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta, dan 600 ribu keluarga untuk wilayah sebagian kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Nilai bantuan di tiga bulan, April-Juni, pertama adalah 600 ribu per keluarga per bulan. Lalu diperpanjang, Juli-Desember dengan nilai yang disesuaikan menjadi Rp300 ribu per keluarga," ujar Juliari. 

Selain itu, bansos tunai yang menjangkau 9 juta KPM dengan indeks sebesar Rp600 ribu per keluarga setiap bulan untuk penerima di luar wilayah Jabodetabek, atau 503 kabupaten/kota dengan durasi 3 bulan. Program ini, kata Juliari, juga diperpanjang dari Juli hingga Desember dengan nilai Rp300 ribu per bulan per KPM. 

Adapun bansos beras yang ditujukan untuk 10 juta KPM, yaitu masing-masing keluarga mendapat 15 kilo beras selama tiga bulan (Agustus-Oktober) sehingga setiap keluarga mendapatkan 45 kilo beras berkualitas medium dari Bulog.

"Ada juga bansos tunai khusus untuk KPM program BPNT yang non-PKH. Penerimanya mencapai 9 juta KPM dengan indeks bantuan Rp500 ribu per KPM yang dikirimkan satu kali, yaitu di awal September," kata Juliari menambahkan. 

Terhitung sejak awal November 2020, ada tiga jenis bansos yang penyalurannya telah mencapai 100%, antara lain PKH, bansos tunai, BPNT, dan bansos beras. Untuk mendukung pelaksaan program bansos-bansos tersebut, anggaran Kemensos terus mengalami peningkatan beberapa kali di tahun 2020. 

"Kemensos harus mampu menunjukkan bahwa kinerja tersebut dibarengi dengan kepatuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, akuntable, dan transparan," ujarnya.