Bantul, Gatra.com - Usai dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati-Wakil Bupati Bantul terpilih menjanjikan bantuan tetap Rp50 juta per tahun untuk tiap dusun. Hari ini Abdul Halim Muslih - Joko B Purnomo langsung menggelar rapat maraton sampai malam.

"Mulai hari ini kami bakal mempercepat proses visi misi 2021-2026 yang menyangkut komitmen janji serta komitmen kami pada rakyat Bantul," kata Halim usai dilantik di kantor Gubernur DIY, Jumat (26/2).

Salah satu program yang akan dipercepat realisasinya adalah kemudahan partisipasi warga dalam pembangunan Bantul lewat pemberian bantuan Rp50 juta per tahun untuk tiap dusun. Melalui anggaran ini, menurut Halim, warga dusun dapat meningkatkan kualitas dua bidang wajib, yaitu pendidikan dan kesehatan.

"Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur berupa akses jalan dan lingkungan, khususnya sampah, akan kami tingkatkan," ujar Halim yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Bantul. Sebagai catatan, saat ini terdapat 933 dusun di Bantul.

Selama memimpin, Halim berjanji akan menjadikan Bantul sebagai kota kreatif level dunia. Berbasis produk kerajinan, kuliner, dan industri kreatif, Halim menjanjikan penyerapan investasi besar-besaran. "Ini kami lakukan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," ujar Ketua PKB Bantul ini.

Adapun Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo mengatakan pada hari pertama menjabat, dirinya dan Halim bakal menggelar rapat secara maraton.

Joko menjelaskan, usai pelantikan, digelar serah terima jabatan dari Pelaksana Harian Bupati di kantor bupati pada siang hari, lalu rapat paripurna di DPRD pada malamnya, dan berlanjut dengan rapat tim anggaran pemda untuk percepatan visi misi.

"Harapannya kami segera menyesuaikan visi misi penganggaran karena terus dan berpacu dengan penaggulangan Covid-19," kata Joko, Ketua PDIP Bantul ini.

Melalui pesan ke Gatra.com, Sekda Bantul Helmi Jamharis menyebut bupati- wakil bupati terpilih akan melanjutkan penanganan Covid-19.

"Pemimpin baru juga diminta menyiapkan RKPD 2022 dan refocusing anggaran sebagai tindaklanjut PMK nomor 17/PMK/07/2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19," ujarnya.