Palembang, Gatra.com - Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai perusahaan milik daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang belum memiliki rumah, kini tetap bisa membeli rumah bersubsidi.

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan kebutuhan akan rumah layak huni bagi masyarakatnya menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi setempat saat ini. Bukan hanya bagi masyarakat masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perumahan bersubsidi pun ditujukan bagi ASN dan pegawai perusahaan daerah yang perdana ingin mempunyai rumah.

“Jadi, ASN dan Perusda juga dapat memanfaatkan hal ini. Mereka turut mendapatkan kemanfaatan seperti MBR. Artinya, perumahan ini bersubsidi yang ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya saat launching dan peletakan batu pertama perumahan Taman Karya Indah, di Jalan KH M Said, Kelurahan Karya Jaya, Kertapati Palembang, Senin (20/12).

Dijelaskannya, berdasarkan informasi yang diterimanya sedikitnya ada 150 slot rumah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. “Nah, untuk target kedepannya kita akan melihat pasarnya lagi,” katanya.

Sejumlah pihak yang bekerja sama dengan develover pun turun ambil bagian membangun perumahan layak bagi masyarakat, khususnya yang masuk kategori MBR. Salah satunya seperti yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PDPDE Hilir.

“Saya apresiasi pembangunan perumahan ini. Ini sebuah terobosan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Deru mengingatkan kepada pihak pengembang untuk memperhatikan berbagai aspek dalam membangun perumahan tersebut. Selain itu, kualitas bangunan maupun fasilitas pendukung lainnya juga tetap harus diperhatikan.

“Kuaitas bangunan harus dijaga, jangan sampai masyarakat kecewa. Termasuk drainase juga harus menjadi perhatian karena daerah ini kawasan rendah. Ini penting, jangan menunggu banjir baru bergerak untuk memperbaiki,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PDPDE Hilir, Fery Irawan, mengatakan dalam membangun perumahan tersebut pihaknya menggandeng PT Perdana Abadi Barokah sebagai pengembang. 

“Sejumlah bank juga kita gandeng dalam pemasaran perumahan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukannya bertujuan untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN agar bisa membeli rumah.

“Jadi, ini memberikan kemudahan bagi ASN dan Perusda yang ingin beli rumah. Apalagi, di kawasan ini akan dibangun kantor pemerintahan terpadu, termasuk kantor gubernur dan kantor wali kota. Jadi, ini akan mempercepat akses pegawai karena lebih dekat untuk menuju kantor,” katanya.