Batam, Gatra.com - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memaparkan sejumlah usulan prioritas di wilayahnya dalam mendukung pelaksanaan Major Project dan prioritas nasional dihadapan Menteri PPN atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa.

Paparan itu disampaikan Deru dalam rapat koordinasi Menteri PPN atau Kepala Bappenas bersama wilayah Sumatera (Rakorgub) yang berlangsung di Best Western Premier, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/3).

Dalam Rakorgub tersebut, ada 12 usulan prioritas yang dipaparkan Gubernur Sumsel. Mulai dari pembangunan akses jalan Pelabuhan Tanjung Carat, pembangunan Fly Overu Kereta Api Bantaian di Kabupaten Muara Enim, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan hingga pembangunan Jembatan Bahtera yang menghubungkan Bangka Belitung dan Sumsel.

Menurutnya, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat memang sudah seharusnya dilakukan. Mengingat pelabuhan samudra tersebut akan menjadi nadi perekonomian Provinsi Sumsel.

“Jadi, setiap daerah di Sumsel memiliki usulan prioritas. Namun, saat ini kita masih terfokus pada Pelabuhan Tanjung Carat. Ini yang terus kita upayakan agar segera terealisasi,” ujarnya.

Dikatakannya, semua proses untuk pembangunan pelabuhan yang akan menjadi pusat kegiatan ekspor impor tersebut telah terselesaikan. “Semua proses sudah selesai. Tinggal civil work. Ini salah satu pembangunan super prioritas bagi Sumsel,” katanya.

Langkah yang diambil Kementerian PPN atau Bappenas untuk mendiskusikan bersama pembangunan di setiap daerah, baik yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai sangat tepat dilakukan.

“Kita sangat apresiasi langkah Bappenas dalam melakukan penajaman program prioritas ini. Ini sangat efektif karena semua usulan prioritas daerah terakomodir. Dengan cara ini kita dapat mendiskusikan apakah proyek negara dan daerah berjalan sinkron,” ujarnya.

Sementara itu, Suharso Monoarfa, mengatakan Rakorgub tersebut dilakukan dalam rangka pengalokasian APBN, guna pembangunan prioritas nasional. Pengalokasian APBN untuk program prioritas nasional di daerah akan tertata dan tepat sasaran.

“Di sini kita mensinkronkan kegiatan yang paling tepat di daerah. Kita akomodir kegiatan di setiap daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat memajukan perekonomian,” katanya.