Jakarta, Gatra.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan, melalui peta jalan ekonomi biru (Blue Economy Roadmap) kontribusi sektor maritim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat menjadi 15% pada 2045 mendatang.

Menurut Suharso, Indonesia Blue Economy Roadmap disusun untuk mengembangkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif. Roadmap tersebut berisi tentang langkah-langkah dalam mengelolah sumber daya pesisir laut atau ekonomi biru dengan berbasis pengetahuan yang didukung oleh riset yang kuat.

“Kontribusi PDB kemaritiman bisa dua kali lipat dari hari ini dari 7 persen menjadi 15 persen,” kata Suharso dalam acara Indonesia’s Blue Economy Development pada, Senin (18/12).

Selain meningkatkan PDB Kemaritiman, Bappenas juga menargetkan kawasan Konservasi Perairan meningkat menjadi 30% atau menjadi 97,5 juta hektare dari total perairan. Hal tersebut ditargetkan dapat meningkatkan kontribusi lapangan kerja kemaritiman menjadi 12%.

Adapun tujuan dari roadmap ekonomi biru tersebut yakni, mengamankan laut yang sehat, tangguh, dan produktif. Lalu meningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lingkungan. Kemudian, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama dan menciptakan lingkungan yang mendukung.

Lebih lanjut, untuk sektor prioritas yang telah ditentukan di antaranya, perikanan tangkap dan budidaya. Lalu, Industri berbasis kelautan, perdagangan, transportasi dan logistik. Di sisi lain, yaitu pariwisata, Energi Terbarukan, Bioteknologi dan Bioekonomi Penelitian dan Pendidikan Konservasi dan Jasa Ekosistem Laut.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada September 2023 lalu, dalam acara Seminar Nasional Kemaritiman dalam rangka Hari Maritim Nasional memaparkan bahwa, kontribusi PDB kemaritiman pada 2021 hanya sebesar 7,6%. Adapun pertumbuhan PDB kemaritiman pada 2021 hanya sebesar 2,04%, di bawah pertumbuhan PDB nasional pada periode yang sama sebesar 3,69%.

Hal tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang lebih buruk dibandingkan dengan masyarakat non-pesisir. Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan industri maritim dan hilirisasi sumber daya maritim yang perlu ditingkatkan lagi.