Jakarta, Gatra.com - Ketua Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gajah Mada, Diah Ayu Puspandari mempertanyakan keseriusan bersama dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Pengajar UGM tersebut mempertanyakan soal itu saat Sarasehan Nasional bertajuk “Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Badan POM pada, Selasa (7/6) lalu.

Dalam sarasehan itu, Diah mengutarakan, prioritas pemulihan kesehatan merupakan kunci pemulihan ekonomi. “Ini juga menjadi kepedulian bersama karena pembiayaan kesehatan ini tidak berasal dari pemerintah saja,” kata Diah.

Sementara itu masih kata Diah, Indonesia mengalokasikan dana kesehatan per kapita lebih kecil dari beberapa negara ASEAN lainnya. Dan ini pengaruhnya kepada harapan hidup manusia Indonesia.

“Kami mengangkat reproduksi sebagai tema karena fertilitas belum menjadi paket dalam BPJS. Keluarga yang mengalami masalah fertilitas ini harus menanggung sendiri biaya Kesehatan fertilitas ini, ujarnya.

Terkait dengan itu, dana yang dihabiskan oleh keluarga terkait masalah ini masih sangat tinggi, yakni 31% sedangkan WHO menyarankan maksimal hanya 15%. Jika satu keluarga terdiagnosa kanker, maka mereka akan mengalami kesulitan keuangan diatas 50%.

Kemudian masih kata Diah, Bisphenol A (BPA) punya peran menimbulkan masalah fertilitas adalah 42%. Sementara, konsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) per kapita per tahunnya adalah 1146 liter. Biaya Kesehatan yang ditimbulkan dari paparan BPA terhadap masalah fertilitas ini adalah Rp80 Juta hingga Rp153 Juta per tahun. Besar total biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah untuk masalah ini adalah Rp16 Triliun hingga Rp30 Triliun.

“Biaya yang kami hitung adalah biaya langsung (direct cost) belum termasuk biaya tidak langsung. Perlindungan masyarakat ini adalah tanggung jawab bersama. Literasi ini harus ditingkatkan agar perlindungan kesehatan masyarakat dapat terjamin,” tandas Diah.