Jakarta, Gatra.com - Dosen Politeknik Imigrasi (Poltekim) M Indra meminta Presiden Joko Widodo memilih ASN imigrasi atau alumni politeknik Imigrasi untuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham.

Menurut Indra, banyak ASN yang selama ini menapak karir di bidang keimigrasian memiliki kapasitas leadership dan profesionalisme untuk memimpin Imigrasi. Indra menilai banyak persoalan di Imigrasi disebabkan karena selama ini pimpinan Imigrasi dipilih dari orang luar. Akibatnya, kata dia, yang bersangkutan tidak menguasai sepenuhnya persoalan di imigrasi.

“Saya kira itu imigrasi itu satu profesi yang dilandasi satu undang-undang dan itu pekerjaan yang sifatnya khusus. Di sana jadi dirjen, selain bicara leadership tapi profesionalisme juga diperlukan di situ,” ujar Indra yang juga Wakil Ketua Umum Politeknik Imigrasi ini saat dikonfrimasi wartawan, Selasa (13/9).

Indra menjelaskan dirinya tidak anti terhadap orang luar menjadi Dirjen Imigrasi. Dia juga mengakui banyak orang memiliki kapasitas untuk menjadi Dirjen Imigrasi. Hanya saja akan lebih baik memberikan SDM di internal atau berkarir di Imigrasi yang memiliki kapasitas menjadi Dirjen.

Menurut dia, kinerja Imigrasi lumayan baik ketika dipimpin oleh orang internal imigrasi seperti pada Imam Santoso yang menjadi Dirjen Imigrasi periode 2001-2006 dan Bambang Irawan yang menjadi Dirjen Imigrasi periode 2011-2014.

"Jadi kalau menurut saya, jadi Dirjen lebih baik memilih orang dalam, ada yang sudah eselon 1 kok, ada yang sudah S3 eselon 1, kenapa nggak dipilih. Jadi kenapa mesti ngambil dari luar. Jadi sepertinya organisasi Kemenkumham ini batu loncatan dari luar untuk mendapat apalah gitu yah," jelas Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Periode 2009-2011.

Selain itu, kata Indra, jika Dirjen Imigrasi dipimpin oleh orang dalam maka memberikan optimisme kepada mahasiswa Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan ASN karir di Direktorat Imigrasi. Poltekim adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan pendidikan profesional kedinasan, terutama diarahkan pada penerapan keahlian, dan ilmu pengetahuan di bidang keimigrasian.

Sebelumnya, Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan karena disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi. Terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Presiden meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti.

“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus,” kata Presiden Jokowi dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9).

Widodo Ekatjahjana menjadi Plt Dirjen Imigrasi sejak 30 Juni 2021 menggantikan posisi Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun. Widodo juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham.

Sehingga sudah setahun lebih jabatan Dirjen diisi oleh Plt. Kemenkumham pada 27 Juli 2022 lalu, baru mengumumkan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi. Saat ini, terdapat 10 peserta dengan berbagai macam latar belakang akan mengikuti tahap akhir seleksi Dirjen Imigrasi.