Makassar, Gatra.com - Perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022 di Kota Makassar disampaikan lewat lukisan dengan tajuk 'Seni Melawan Korupsi' di bawah jembatan fly over di Jalan Urip Sumoharjo. Lukisan tersebut menyuarakan soal pemberantasan korupsi.

Sebanyak sepuluh seniman dari komunitas Makassar berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan.

Salah seorang pelukis yang tergabung dalam Makassar Art Initiative Movement, Faisal, mengungkapkan, pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini, ia melukis wujud seekor hewan celeng yang bersanding sejajar dengan sekelompok Pasukan Putih.

Pasukan Putih tak lain adalah simbol dari 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat pada 2021 lalu. Sejak saat itu, berangsur-angsur lembaga antirasuah itu mengalami kemunduran.

“Saya mencoba mengabadikan potongan cerita 57 pegawai KPK yang dipecat itu,” ucap Faisal, Kamis (8/12).

Adapun celeng atau babi hutan adalah simbol dari koruptor. Dalam hal ini, Faisal mengaku terinspirasi dengan seorang seniman di masa Reformasi dulu, Joko Bukit. Menurut dia, Joko Bukit pernah menggambar sebuah karya yang menceritakan tertangkapnya seekor celeng sebagai represtasi seorang koruptor.

“Nah saya coba gambarkan bahwa celeng itu bertransformasi baru lagi, lepas lagi, dan itu bikin kewalahan. Apalagi kalau tim 57-nya sudah tidak ada, Jadi ratu keadilan sudah tumbang,” ungkap Faisal.

Sementara itu, seniman lain, Asman, melukis sebuah karya judul "Maaf Aku Bukan Koruptor", yang menggambarkan seseorang tengah menjulurkan kedua telapak tangannya sebagai ungkapan penolakan terhadap korupsi.

Lukisan itu, kata Asman, menggambarkan bahwa tidak semua dapat dibeli dengan uang. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa karya itu merupakan simbol keresahannya, sebagai seorang seniman, soal korupsi yang merajalela di Indonesia. 

Krisis Pemberantasan Korupsi di Sulsel

Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun, mengatakan, perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia kali ini mengangkat tiga isu, yakni penegakan hukum, demokrasi, serta sikap anti korupsi. Namun, ide tersebut terjalin dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Kadir, sejumlah penanganan kasus-kasus korupsi tidak berjalan dengan terang-benderang. Dalam catatannya, masih banyak kasus korupsi yang mandek, baik yang ditangani oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulsel maupun Polda Sulsel.

Secara umum, kata Kadir, pemberantasan korupsi di Sulsel terkesan tak menjadi persoalan yang serius. Demikian juga mengenai sikap pemerintah menyoal anti korupsi yang dinilai hanya sekedar mimik belaka, dan tidak pernah terlaksanakan secara maksimal di lapangan.

"Pemberantasan korupsi ke depan sangat rawan dan tidak serius," tutur Kadir.