Jakarta, Gatra.com – Presidensi G20 Indonesia dinilai berhasil melakukan kolaborasi dengan berbagai negara untuk mewujudkan transisi energi menuju energi baru terbarukan guna mencegah perubahan iklim.

Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, dalam keterangan pers diterima pada, Kamis (29/12), menyampaikan, transisi energi dan pencegahan iklim merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi semua negara.

Terkait itu, lanjut Darmawan, presidensi G20 Indonesia telah berhasil menjalin kolaborasi, baik terkait kebijakan, tekologi, informasi, hingga investasi dalam skala global dalam transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. “Tidak mungkin kita mengatasi ini sendirian,” ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Perlu Perhatikan Hal Ini Dalam Proses Transisi Energi

Ia mengungkapkan, ini membutuhkan kolaborasi lintas negara atau global karena tidak bisa dikerjakan hanya satu negara. Pasalnya, hampir setiap negara menyumbang emisi gas rumah kaca, misalnya Amerika Serikat (AS) sebanyak 15 ton per kapita per tahun.

“Eropa 11–12 ton per kapita per tahun dan di Australia sekitar 19 ton per kapita per tahun. Ini harus diatasi bersama-sama,” ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Darmawan dalam Forum Transisi Energi gelaran CNBC Indonesia bersama SKK Migas dan PLN, baru-baru ini mengatakan, Indonesia selama 6 bulan melakukan negosiasi dengan berbagai negara sehingga dalam G20 ditandatangani just energy transition program dan berhasil mendapat dukungan dana US$ 20 miliar.

Senada dengan Darmawan, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengatakan, kolaborasi semua negara dan lintas kementerian di suatu negara adalah keniscayaan untuk mengatasi pesoalan energi baru dan terbarukan.

Lebih lanjut Satya mengusulkan perlu membentuk DEN yang terdiri dari beberapa kementerian dan pemangku kepentingan. Menurutnya, lembaga tersebut dapat mendorong pihak-pihak terkait dalam menjaga ketahanan energi.

Ia mencontohkan, infrastruktur energi tidak bisa hanya diserahkan kepada Kementeria Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) karena terdapat pula aspek Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Maka komitmen transisi energi tidak bisa dijalankan tanpa komitmen dari seluruh komponen bangsa. Mudah-mudahan target Net Zero Emission akan tercapai di 2060,” ujar Satya.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Shinta Damayanti, menambahkan, kolaborasi sangat diperlukan untuk membangun sebuah ekosistem, termasuk untuk membentuk regulasi dan sinergi berbagai pihak.

“Kolaborasi beberapa kementerian dan tentu dengan roadmap yang sudah ada dan kita bentuk bersama-sama dan bersinergi. Kita bisa melaksanakan dan mencapai target yang sudah dibuat,” kata Shinta.

Baca Juga: Komisi I Dukung Sikap Tegas Presiden Jokowi Jaga Kedaulatan Energi

Khusus mengenai transisi energi, Shinta menyampaikan, SKK Migas akan terus mengupayakan agar pemanfaatan gas bumi di Indonesia dapat terserap secara optimal. Salah satunya, melalui pembangunan infrastruktur yang masif.

Shinta menjelaskan, dalam transisi energi, gas bumi dipandang sebagai komoditas strategis yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pasalnya, Indonesia mempunyai banyak gas bumi dan bisa segera memonetisasi.

Namun demikian, untuk memanfaatkan gas bumi tersebut diperlukan infrastruktur di industri. “Karena gas itu memang harus kita tentukan siapa yang akan memakai,” kata Shinta.