Palembang, Gatra.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya meminta warganya tetap waspada akan Covid-19 meski Pemerintah Pusat mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?

“Masyarakat Sumsel untuk tidak lengah dan tetap waspada meski pemerintah sudah mencabut PPKM,” ujarnya di Palembang, Selasa (3/1).

Menurutnya, masyarakat Sumsel diperbolehkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Kendati begitu, ada ketentuan protokol kesehatan atau prokes yang tetap dijaga agar ekonomi Sumsel bisa pulih.

“Dan sesuai arahan Menkes, masyarakat dituntut kesadarannya tetap menjaga prokes. Jadi, tetap prokes,” katanya.

Selain itu, rumah sakit yang ada di wilayahnya pun agar tetap bersinergi dengan mitra. “Sebab, ini juga belum sepenuhnya hilang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan dalam arahannya mengatakan setelah hampir 3 tahun sejak pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan kebijakan PPKM.

Menurutnya, penghentian kebijakan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan di antaranya situasi pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik dan pemulihan ekonomi yang berjalan cepat.

Ia juga mengatakan meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan, masyarakat tetap harus waspada karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Monitoring terhadap kasus harus tetap dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap didorong. Begitupun peran masyarakat terus didorong untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan.

“Pemberian obat-obatan dan vitamin harus tetap tersedia di berbagai faskes selama masa transisi. Selain itu pemberian bansos harus tetap diberikan untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan cepat,” ujarnya.

Dikatakannya, keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 buah dari kebijakan yang terintegrasi antara berbagai elemen. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, tenaga kesehatan, akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

“Keberhasilan juga berasal dari kerja yang berbasiskan data, ilmu pengetahuan dan menggunakan teknologi. Keberhasilan ini sedianya harus ditiru dan diterapkan dalam kebijakan pembangunan yang lain,” katanya.