Home Nasional Aktivis: Kasus Penembakan di Papua Terus Terjadi

Aktivis: Kasus Penembakan di Papua Terus Terjadi

Jakarta, Gatra.com - Kasus penembakan di Papua terus terjadi. Data Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiscan Papua menunjukkan setidaknya terdapat 10 kasus penembakan yang berhasil dihimpun sepanjang 2022.

Direktur SKPKC Fransiscan Papua, Yuliana Langowuyo, mengatakan bahwa konflik bersenjata yang terjadi membawa dampak bagi masyarakat. Risiko masyarakat sipil turut menjadi korban sangat tinggi sebab penembakan terjadi di ruang publik.

"Memang melihat ada banyak masalah yang muncul akibat dari konflik bersenjata di tanah Papua, salah satunya pengungsi. Terbaru pada 14 Desember ada kasus penembakan di Kabupaten Mappi," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Outlook HAM dan Keamanan Papua 2023" yang digelar secara daring, Rabu (11/1).

Baca Juga: Geram Dengan Ulah KKB, Kapolda Papua Bakal Perkuat Personel

Di bulan Januari tahun lalu, terjadi baku tembak antara TNI dan TPNPB di Distrik Gome, Puncak Papua. Tiga anggota TNI dilaporkan tewas dalam kejadian ini.

Di bulan Mei, terjadi baku tembak antara TPNPB dan Brimob di Lapangan Trikora Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Peristiwa ini memakan korban, yakni seorang anak berumur 17 tahun tertembak.

Terbaru, pada 14 Desember 2022 lalu, terjadi penembakan warga sipil di Kabupaten Mappi. Terdapat sembilan korban, dan satu orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara enam di antaranya merupakan pelajar.

Baca Juga: Bermodal Nasi Bungkus, Begini Cara Aparat Bekuk Lukas Enembe

Selain itu, Yuli turut menyinggung adanya penembakan saat penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (10/1) lalu. Ia mengatakan bahwa keributan yang terjadi membuat warga ketakutan.

Menurut Yuli, dampak penembakan itu membuat aktivitas masyarakat terhenti. "Karena posisi kejadian sangat dekat, semua langsung tutup. Kios tutup, aktivitas masyarakat sepi, semua orang merasa takut," ucapnya.

Untuk itu, Yuli menilai bahwa konflik bersenjata harus diatasi. Peran seluruh pihak, terutama negara, dalam mengambil kebijakan pengamanan diperlukan agar masyarakat Papua bisa benar-benar merasa aman dalam menjalani kehidupan.

818