Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) tahun, ini sebagian dibintangi alias ditahan. 

Ia menegaskan bahwa penahanan anggaran Kementerian dilakukan tahun ini sebesar 5% sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global.

"Ini cadangan bersama dengan kami di APBN membuat berbagai cadangan kemungkinan terjadi. Coba lihat hari ini harga coal (batu bara) yang tadinya US$400 sekarang sudah turun US$200 betul? CPO kita yang pernah US$1.700 sekarang US$900 (per ton) betul kan?" kata Sri Mulyani dalam Economic Outlook 2023 di St.Regis Hotel Jakarta, Selasa (28/2).

Menurut Sri Mulyani, menahan anggaran KL sebesar 5% masih wajar. Ia yakin betul bahwa hingga pertengahan tahun 2023 ini, belanja Kementerian dan Lembaga tidak akan melebihi 60% atau 70%. 

Baca Juga: Target Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp2.463 T, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Belanja

Keyakinan Menkeu itu datang dari kebiasaan yang terjadi setiap tahun, belanja Kementerian dan Lembaga justru membengkak di akhir tahun.

Ia menuturkan selama ini tidak ada belanja Kementerian yang mencapai 100%. Rata-rata realisasi belanja kementerian hanya di kisaran 94-95%, dan tertinggi di angka 98%.

"Saya bintangi dulu ya 5%, 5% dri Rp950 triliun fair kan? So Actually saya itu sebetulnya mengatakan 5% (anggaran) yang sering enggak kepake itu saya bintangi," ujar Sri Mulyani.

Ia memastikan, pencadangan 5% anggaran belanja Kementerian tidak akan mempengaruhi jalannya program di setiap Kementerian. Lagi pula, penahanan 5% itu tidak akan selamanya dilakukan. 

Seperti diketahui, tahun 2023 ini Sri Mulyani kembali melakukan blokir anggaran (automatic adjustment) Kementerian dan Lembaga sebesar Rp50,23 triliun.

"Pada Semester II (2023) kami kan harus lapor ke DPR, kita membacakan APBN, di situ nanti pasti sampaikan kalau oh ternyata ekonominya baik-baik aja, so the 5% we don't need to be cadangkan," jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pencadangan 5% anggaran belanja Kementerian sebagai bekal jika harga minyak dunia dan energi tahun ini melonjak signifikan. Berkaca dari kejadian tahun lalu saat harga minyak naik hingga US$120 per barel, tanpa dugaan sebelumnya membuat APBN 2022 jebol untuk subsidi energi dari Rp150 triliun menjadi Rp550 triliun.

"Jadi kalau kita enggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat, enggak mungkin aja, ekonomi pasti nyungsep," imbuh Sri Mulyani.