Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan melalui Fraksi DPR RI dan DPRD, PDI Perjuangan mengupayakan dialog dengan berbagai organisasi serikat buruh.

"Dalam rangka menyerap aspirasi. PDI Perjuangan sangat mendukung perjuangan buruh mendapatkan hak-haknya, termasuk soal fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak, dan yang tidak kalah penting membangun spirit dan daya juang prestasi," ucap Hasto dalam keterangan resminya, Senin (1/5).

Lebih lanjut Hasto mengatakan, PDI Perjuangan juga tidak mempermasalahkan bila buruh menyampaikan aspirasinya dengan melakukan demonstrasi.

"Namun, diharapkan penyaluran aspirasi termasuk dengan demo dilakukan secara konstruktif dan tidak mengganggu," urai Hasto.

Dalam keterangan yang sama, PDI Perjuangan juga mendorong Pemerintah untuk selalu membuka diri dan berdialog dengan semua pihak. "Termasuk soal penerapan UU Cipta Kerja yang masih mendapat kritikan tajam”, kata Hasto.

Untuk diketahui, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, Buruh menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Ada sejumlah isu yang dipersoalkan dalam UU Cipta Kerja tersebut. Salah satunya yakni minimum upah yang disahkan secara sepihak.

"Di mana upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh, dan adanya ketentuan mengenai indeks tertentu yang membuat kenaikan upah lebih rendah," kata Said Iqbal di Jakarta, Senin (1/5).