Jakarta, Gatra.com- Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Mantan Kabalitbangkes, Prof. Tjandra Yoga Aditama menyayangkan pernyataan Pemerintah yang menyebutkan bahwa  ada 10 indikator kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 berisiko tidak tercapai di 2024.

"Kenyataan ini tentu menyedihkan, karena setidaknya ini adalah target yang sudah dicanangkan dengan seksama dan tentu segala upaya sudah dilakukan, tetapi ternyata hasilnya tidaklah memuaskan," Prof Tjandra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/6).

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada 5 Juni 2023 lalu, Menteri PPN / Kepala Bappenas menyatakan bahwa ada 10 indikator kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 berisiko tidak tercapai di 2024. Yakni Imunisasi dasar lengkap, stunting pada balita dan tingkat wasting balita atau penurunan berat badan.

Baca juga: Berat Badan Anak tidak Bertambah Sesuai Usia, Waspada Bahayanya

Lalu insidens tuberkulosis, eliminasi malaria, dan eliminasi kusta. Serta tingkat merokok pada anak dan obesitas pada penduduk dewasa. Juga fasilitas kesehatan tingkat pertama dan puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar.

"Ini tentu bukan hanya masalah target yang tidak tercapai, tetapi karena ini adalah indikator penting maka tentu akan punya potensi dampak merugikan bagi derajat kesehatan bangsa kita," tegas Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara tersebut.

Adapun RPJMN 2020 – 2024  sudah tinggal sekitar setahun setengah lagi. Apalagi RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Nah penyebab tidak tercapainya target ini, lanjut Prof Tjandra adalah pandemi COVID-19 yang berpengaruh tidak tercapainya 10 indikator kesehatan ini. Walaupun menurutnya, tidak tepat juga hanya menyalahkan pada pandemi saja.

"Jadi tidak ada pilihan lain perlunya upaya ekstra keras dalam tahun-tahun mendatang agar pelayanan kesehatan primer di negara kita dapat ditingkatkan, " ujar dia. Ini harus sejalan dengan peningkatan pencapaian “universal health coverage - UHC” agar seluruh rakyat dapat memperoleh pelayanan kesehatan bermutu tanpa harus memberatkan kantongnya.

Selain pandemi, penyebab lain risiko tidak tercapainya 10 indikator kesehatan ini menurut Prof Tjandra adalah karena kesehatan masih belum mendapat perhatian utama. "Dengan situasi COVID-19 sudah lebih terkendali maka kita berharap sumber daya optimal tetap diberikan pada sektor kesehatan," lanjut dia.

Hal ini, termasuk anggaran kesehatan, komitmen politik dan juga peran serta berbagai sektor terkait. Dalam hal ini juga harus terus di bina hubungan harmonis dan kerja bersama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku aktor pelayanan kesehatan di lapangan.

Hal lain yang juga jadi ganjalan penting selama ini adalah pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, yang sudah sejak dulu selalu disebutkan penting, tetapi pada kenyataannya, perhatian lebih berat diberikan pada aspek kuratif. Kalau bicara kesehatan maka lebih sering disinggung tentang rumah sakit dan bahkan rumah sakit internasional, serta belakangan banyak dibicarakan kekurangan dokter spesialis.

"Memang tentu pelayanan rumah sakit itu penting, tetapi pelayanan kesehatan langsung di masyarakat dan di Puskesmas juga amatlah penting, ternasuk juga pemberdayaan masyarakat. Dokter spesialis juga tentu penting sekali, tetapi petugas kesehatan di desa juga amat sentral perannya dalam kesehatan bangsa kita," papar Guru Besar FKUI itu.

Baca juga: Alergi Susu Sapi Tak Teratasi, Bisa Sebabkan Stunting

Seperti misalnya perawat kesehatan masyarakat, atau petugas promosi kesehatan, juga tenaga sanitasi lingkungan, juru imunisasi, petugas gizi desa dan lainnya. Artinya, di hari ke depan harus ada tindakan nyata bahwa promotif preventif setidaknya sama pentingnya dengan aspek kuratif.

Program kesehatan bangsa kita perlu jelas-jelas menunjukkan peran penting dan kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit, tentu sejalan dengan penangan kalau penyakit sudah timbul.

"Mudah-mudah ini yang akan kita lihat secara nyata pada tahun mendatang ini, dan juga pada program pemerintah baru kelak. Dalam hal ini, akan baik sekali kalau para Calon Presiden juga membawa issue kesehatan sebagai salah satu program utamanya," pungkas Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI itu.