Home Kesehatan Agar Intervensi Makin Akurat, BKKBN Perbarui Data Keluarga Indonesia

Agar Intervensi Makin Akurat, BKKBN Perbarui Data Keluarga Indonesia

Jakarta, Gatra.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah memutakhirkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) secara serentak di seluruh Indonesia. Sebanyak 101.236 kader diketahui telah mendatangi keluarga yang tersebar di 13.263 desa di seluruh Indonesia. Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 (PK-23) berlangsung selama satu bulan dan ditargetkan berakhir pada 31 Juli 2023 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Lina Widyastuti, mengatakan, ada 15,5 juta keluarga yang akan menjadi target pendataan di tahun ini. Hasilnya pendataan tersebut akan digunakan guna melakukan intervensi Program Bangga kencana termasuk percepatan penurunan stunting dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Hari ini Pemutkahiran sudah dimulai serentak. Kami berharap masyarakat ikut membantu untuk memberikan data yang benar saat Petugas datang mendata nanti untuk mendapatkan data yang benar dan valid," kata Lina dalam keterangannya, Minggu (2/7).

Seperti diketahui, Pendataan Keluarga merupakan kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga dalam rangka perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi program Bangga Kencana dan pembangunan lainnya.

Data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator kependudukan/demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan keluarga berisiko stunting.

Sedangkan Pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu metode formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.

"Pemutakhirkan data akan membantu intervensi pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bisa tepat kepada keluarga sasaran," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan seluruh kader pendata yang dikoordinasikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi harus memperhatikan lokus desa yang menjadi sasaran program Pemutakhiran PK-23.

Menurut Hasto Wardoyo, dalam program pemutakhiran ini sangat ditekankan tentang kebenaran data. Validitas data juga sangat penting dan utama. Kualitas data harus ditonjolkan. Karena dengan data yang valid, maka pihaknya akan bisa melihat masalah dengan terang benderang.

"Tanpa data valid maka program percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tidak sukses,” tegas Hasto

90