Batang Hari, Gatra.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dinilai aktivis daerah ini sarang pungutan liar (Pungli) dan korupsi. Mereka mendesak Bupati Mhd. Fadhil Arief segera mencopot Zulfadli dari jabatan Kepala Dinas.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi damai Aktivis Batang Hari, Usman Yusuf mengatakan perilaku Zulfadli telah mencoreng dunia pendidikan, dengan mempertontonkan buruknya moral pegawai Dinas PDK.

"Patut diduga, mereka telah berani melakukan praktik pungli, dengan korbannya ratusan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang baru saja menerima SK Bupati Batang Hari," kata Usman dalam pernyataan sikap yang diterima Gatra.com tiga hari lalu.

Usman bersama sejumlah aktivis daerah ini, tiga hari lalu mendatangi Kantor Dinas PDK. Hanya saja, Zulfadli tak kelihatan selama gelaran aksi damai. Melalui pengeras suara, dia justru memuji Sekretaris Dinas, M. Ridwan Noor yang berkenan mendengarkan penyataan sikap aktivis.

"Kami apresiasi Pak Sekretaris. Boleh lah jadi pemimpin, ini baru seorang pejabat bermental baja. Salah atau benar nanti dulu, hadapi dulu aksi damai ini," ucapnya.

Tujuan aksi damai aktivis kata Usman, karena merasa kecewa terhadap kinerja Dinas PDK Kabupaten Batang Hari. Mereka mengendus ada praktik pungli penerima SK PPPK. Tak hanya itu, praktik pungli penerima SK jabatan fungsional pun mereka endus serta pungli dana sertifikasi.

"Bagi kami, yang namanya pungli, seribu rupiah pun tetap haram. Jadi kami kasihan dengan penerima SK PPPK. Sekian bulan mereka tak menerima gaji, begitu mereka ingin mengambil SK, harus setor dulu. Oknum tersebut patut dibasmi," suara Usman meninggi. 

Menurut dia, oknum pemungut tak lepas dari tanggung jawab Kepala Dinas PDK. Sebab, seorang pimpinan wajib bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan bawahannya. Dari sekian banyak pungli, Usman berujar mustahil Kepala Dinas tak mengetahui.

"Kalau Kepala Dinas tak tahu, berarti dia tak pernah mengevaluasi apa yang dikerjakan bawahannya. Kami minta Kadis mundur dari Dinas PDK. Dinas PDK sarang pungli," tegasnya.

Usman bilang pekan depan akan kembali mendatangi Kantor Dinas PDK untuk menyampaikan pernyataan sikap dengan permasalahan lain.

"Kami bukan massa yang di bayar, bukan orang yang disuruh, bukan orang yang diperalat, tapi kami datang dengan kesadaran karena merasa malu dengan Dinas PDK yang telah melakukan pungli terhadap orang yang tak pantas dipungut, terutama adalah PPPK," katanya.

Sekretaris Dinas (Sekdin) PDK Batang Hari, M. Ridwan Noor menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas sedang rapat di ruang kerja Sekretaris Daerah. Ia berterima kasih atas pernyataan sikap aktivis Batang Hari.

"Kami akan berupaya memperbaiki, saya tidak akan menyampaikan siapa pelakunya. Yang jelas pelaku-pelaku tersebut sudah di proses Inspektorat, sudah dipanggil, tinggal lagi hasilnya apa, saya juga belum tahu," katanya didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Adi Saputra.