Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, rencana pembangunan Proyek Kereta Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu alias MRT sudah ada sejak 26 tahun yang lalu. Namun baru dieksekusi pada awal dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Oktober 2013 lalu.

Menurut Jokowi, dalam perencanaan proyek MRT ini jika dikalkulasi memang ada perhitungan untung dan rugi. Sehingga, untuk mengambil keputusan pembangunan proyek MRT ini memerlukan keberanian.

“Waktu saya Gubernur saat itu, 26 tahun rencana itu ada (MRT) tapi tidak dieksekusi memang ada problemnya dikalkulasi dihitung selalu rugi kesimpulan rugi nggak berani itu,” kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota, GBK, Jakarta, Selasa (24/10).

Jokowi melanjutkan, keputusan untuk melanjutkan pembangunan atau tidak merupakan keputusan politik bukan keputusan ekonomi. “Dihitung untung ruginya boleh tetapi kalau itu dihitung dan selalu rugi terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT?” jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga bercerita tentang pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang sama sulit prosesnya dengan MRT. Menurut Jokowi Proyek LRT ini juga jika dihitung akan rugi namun dia menemukan cara untuk menutup kerugian tersebut dengan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

“Ditutup dari elektronik road pricing ketemu ya sudah di-post teruskan saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi kembali,” jelasnya.