Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta para pemangku kepentingan di lini ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah setidaknya mencapai 50%. Menurutnya, hal ini akan berkolerasi dengan meluasnya pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Dalam hal peningkatan literasi, menurut Ma’ruf dengan menggandeng strategi komunikasi yang terkini atau modern akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda.

“Ciptakan strategi komunikasi, narasi dan Kanal informasi yang sesuai dengan pengembangan terkini. Ini penting agar mudab diterima dan dipahami oleh generasi muda calon pemimpin masa depan,” kata acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10 Tahun 2023 di JCC Jakarta, Kamis (26/10).

Dalam kesempatan itu, Wapres juga meminta penguatan ekonomi syariah yang empat tahun belakang masih perlu perhatian dan fokus oleh para pemangku kepentingan. Penguatan tersebut dengan cara percepatan sertifikasi halal, penguatan insentif regulasi dan infrastruktur kawasan industri halal.

Kemudian, meningkatkan sekala pembelian keuangan syariah serta hilirisasi produk halal baik skala UMKM maupun sekalah besar. Serta dukungan implementasi undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan syariah juga diperlukan.

“Selain dorongan bagi pariwisata ramah muslim dan fesyen muslim dan serta penghimpunan pemanfaatan dan penguatan tata kelola dana sosial syariah,” tegasnya.

Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu pun yakin dengan perluasan pasar keuangan syariah yang masih relatif kecil dan peningkatan literasi ekonomi syariah serta peran vital dari teknologi dan digitalisasi akan akan memungkinkan gerakan ekonomi dan keuangan syariah lebih lincah, adaptif dan transformatif.

Untuk diketahui, sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024.

Namun jika dilihat dari data, target tersebut terlihat masih sangat jauh dari capain yang ada. Dilansir dari data OJK, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12% tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10%.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah antara lain yang pertama tingkat literasi keuangan syariah rendah dimana baru mencapai sebesar 9,14% di tahun 2022. Berdasarkan riset ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui.