Jakarta, Gatra.com - Pakar hukum tata negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, indikasi rusaknya Indonesia bukan hanya dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait batas usia minimal capres-cawapres. Tetapi juga dengan adanya konflik kepentingan di seluruh aspek pemerintahan saat ini.

“MK menjilat ludahnya sendiri, lalu kemudian, sesuatu yang tidak wajar dipaksakan menjadi wajar. Putusan yang seharusnya tidak diambil karena konflik kepentingan malah diambil,” ucap Zaenal Arifin Mochtar dalam acara diskusi politik “Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik” yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (14/11).

Zaenal menggarisbawahi adanya intervensi politik dalam sebuah putusan hukum. Menurutnya, hal ini tidak sepantasnya terjadi dan sangat menyakitkan prinsip independensi lembaga yudikatif.

Selain itu, Zaenal mengatakan kalau Indonesia tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Terutama karena konflik kepentingan yang terang ada justru tidak diperhatikan. Zaenal mengatakan, konflik kepentingan yang terjadi saat ini mengaburkan peran pengusaha dan penguasa.

"Tidak bisa dibedakannya antara penguasa dengan pengusaha. Jadi terlalu banyak campur. Bajunya bisa bertukar dengan mudah. Dia menjadi pengambil kebijakan, di saat yang sama, kebijakan itu dikonversi untuk keuntungan usahanya," ucap Zaenal.

Menurut Zaenal, putusan MK terkait usia minimal capres-cawapres juga punya catatan khusus. Zaenal mempertanyakan tindakan Anwar Usman yang saat itu masih Ketua MK, ikut memutus gugatan nomor 90. 

Sementara, seperti yang diketahui, Anwar Usman merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi alias paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kini langgeng menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Bagaimana mungkin putusan yang keliru atau kemudian dia konflik kepentingan di situ, dia paman langsung tapi tidak merasa apa-apa. Yang bahaya ini adalah orang melakukan kesalahan tapi, tidak merasa melakukan kesalahan," ucap Zaenal lagi.