Grobogan, Gatra.com - Sebanyak tujuh Fraksi di lingkungan DPRD Grobogan telah menyampaikan pemandangan umum terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 pada rapat paripurna ke-16 tahun sidang 2023 di komplek DPRD Grobogan pada Selasa (6/6) lalu.

Ketujuh fraksi tersebut yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PPP, Partai Hanura, Karya Sejahtera , dan Fraksi Demokrat Amanat Berkarya (DAB).
Hari ini, Rabu (14/6), dalam rapat paripurna ke-17 DPRD Kabupaten Grobogan tahun sidang 2023.

Bupati Grobogan, Sri Sumarni memberikan jawaban atas pemandangan umum dari seluruh fraksi DPRD terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Grobogan, Agus Siswanto. Turut menghadiri jajaran Forkopimda, para tamu undangan serta jajaran anggota DPRD Grobogan. 

Dalam pemaparannya, Bupati Sri Sumarni menyebut jika realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 tercapai sebesar 101,68% dibandingkan dengan rencana anggaran.

Menurutnya, kenaikan pendapatan itu berasal dari Dinas Kesehatan, pendapatan asli daerah (PAD). Di mana, realisasi PAD secara sah terealisasi sebesar 119,95%.

“Kenaikan pendapatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar 102,57%. Untuk Dinas Kesehatan, kenaikan pendapatan ini karena RSUD Ki Ageng Getas Pendowo dan RSUD Ki Ageng Selo menerima klaim pelayanan pasien Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yang diterima Juli 2022,” papar Bupati Sri Sumarni. 

Sedangkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bupati menyebut, kenaikan diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan tera, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, serta retribusi tempat khusus parkir.

Ada juga kenaikan dari pendapatan hibah asal pemerintah pusat pada Tahun 2022. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk pemerintah Kabupaten Grobogan, di antaranya pendapatan hibah air minum perdesaan, air minum perkotaan, pendapatan air limbah, dan pendapatan hibah dari BNP.

“Bahwa pendapatan hibah dari BNPB untuk penanggulangan bencana atau BPBD diterima Pemkab pada 26 Desember 2022. Sedangkan pengalokasian pendapata hibah tersebut rencananya untuk kegiatan penanganan pascabencana di Grobogan. Lantaran keterbatasan waktu maka kegiatan tersebut belum dilaksanakan di tahun 2022. Sehingga dilakukan penganggaran ulang pada tahun 2023,” terang Sri Sumarni. 

Lebih detail Sri Sumarni memaparkan, terkait belanja pada tahun 2022 terealisasi sebesar 94,16%. Hal itu menunjukkan realisasi belanja tersebut sudah cukup baik. “Capaian realisasi belanja sudah cukup baik,” jelasnya. 

Sri menambahkan, pihaknya memaparkan terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan. Di antaranya subkegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K BPPKAD yang hanya terealisasi sebesar 44,44% .

“Penyebabnya jadwal dan tahapan pelaksanaan pengadaan ASN tergantung kebijakan dari pemerintah pusat. Tahun Anggaran 2022, formasi untuk Pemkab Grobogan hanya ada PPPK, untuk CPNS tidak ada formasi sama sekali,” paparnya.

Sri juga memaparkan pendapatan yang tidak sesuai target pendapatan di Dinas Perhubungan terealisasi sebesar 97,89% dari anggaran setelah perubahan. Angka kekurangannya sebesar 2,11%.

Ia menyebut, penurunan itu terjadi pada jenis penerimaan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

“Penyebabnya (penurunan), berkurangnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi, khususnya angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Di sisi lain, operator kendaraan tidak semuanya masuk dalam terminal karena beberapa alasan dan juga perubahan pola pengunaan transportasi umum oleh masyarakat,” ujarnya. (ADV)