Jakarta, Gatra.com – Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang bakal menjadi kota yang inklusif dan ramah perempuan. Tentu saja hal ini selaras dengan salah satu prinsip pembangunan IKN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perincian Rencana Induk IKN.

Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Diani Sadiawati, saat menjadi panelis dalam agenda Indonesia Women Forum (IWF) 2023 bersama Femina, mengatakan, inklusifitas dan kesetaraan gender yang menjadi prinsip pembangunan, disebutkan bahwa IKN menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh penduduknya termasuk anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kegiatan tersebut ditujukan sebagai atensi dari perempuan sebagai agen perubahan di Indonesia, dengan tema Rumah Masa Depan (Smart Home dan Smart Living) dan dimoderatori oleh Editor dan Chief of Femina, Petty S. Fatimah yang diselenggarakan oleh PT Prana Dinamika Sejahtera di Senayan City Jakarta pada Rabu (13/12) kemarin.

Menurut Diani pelibatan masyarakat lokal terutama perempuan menjadi fokus Otorita IKN, salah satunya adalah pelatihan penanaman hidroponik, pembuatan batik, kue, menjadi barista, di mana nantinya perempuan di IKN dapat mempunyai akses berbagai fasilitas dan menentukan kehidupannya.

“Saya rasa ini salah satu hal yang menjadi poin bahwa perempuan di mana pun sebenarnya punya kemampuan, dan mereka malah yang sekarang ini memimpin dari desa sekitar IKN,” jelas Diani.

Ia menjelaskan bahwa, taraf perekonomian masyarakat dapat naik dengan adanya IKN berikut pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat luar yang datang untuk ke Titik Nol IKN yang sangat tinggi.

Untuk menunjang IKN sebagai kota yang inklusif, Otorita IKN akan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dasar dengan berbagai pihak, seperti sekolah, rumah sakit, pasar/minimarket/supermarket, dan lainnya. Namun Ia juga mewanti-wanti bahwa pembangunan IKN tidak serta merta jadi, artinya perlu berproses.

“Tentu jangan khawatir untuk Ibu-ibu muda yang suaminya juga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan TNI/Polri tentu kita akan menyediakan (sarana dan prasarana), dan memang perlu diperhatikan tahapannya, tentu dalam proses pemindahan pada 2024, kita juga sudah melakukan inventarisasi siapa yang akan pindah dan kebutuhannya,” ucap Diani soal pemindahan PNS ke IKN beserta fasilitasnya.

Ia menambahkan bahwa IKN akan mengusung konsep kota berkelanjutan dengan semboyan liveable city atau kota yang layak huni seperti penerapan akses kota dalam 10 menit perjalanan, dan juga IKN akan menjadi lovable city atau kota yang dicintai masyarakat dengan mengedepankan indeks kebahagiaan.

Dalam diskusi tersebut Direktur Townland, Monika Indirasari turut memberikan tanggapannya terkait konsep kota yang baik, yakni kota yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti konsep transit oriented development (TOD). Ia juga mengatakan bahwa konsep ini akan diterapkan di IKN sebagai 10 minutes city.

“10 minutes city ini membuat orang lebih fleksibel, disisi lain juga alat transportasi publik dekat dengan rumah untuk memudahkan mobilisasi,” ungkap Monika.

Mendukung pernyataan Monika, Afounder and Principal-Studio Arsitektropis, Ren Katili juga memberikan pendapatnya soal konsep pembangunan perumahan yang ramah energi di IKN. Separuh lokasi yang akan dibangun rumah, minimum 50 persen dialokasikan untuk alam, tentunya ini membuat bangunan lebih sejuk dan sutainabel. Ia melihat IKN sudah mengarah ke titik itu, kota dengan porsi areal alam mencapai 65% dari total luas kawasan.