Jakarta, Gatra.com - Organisasi masyarakat sipil Kalyanamitra menilai keterwakilan perempuan dan kekerasan berbasis gender dalam Pemilu 2024 kemarin masih sangat kuat mewarnai. Hal tersebut berdampak pada tingkat partisipasi perempuan di kancah politik.

“Situasi diskriminasi kekerasan membuat perempuan menjadi tidak berani untuk kemudian mencalonkan diri dalam situasi masyarakat yang masih belum memberikan ruang bebas bagi perempuan,” ujar Ketua Kalyanamitra, Listyowati, dalam acara Diskusi Publik: Evaluasi Pemilu 2024, di Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Selain itu, dirinya menyebutkan beberapa dampak lainnya seperti terbatasnya visibilitas perempuan dan kelompok rentan dalam partai politik menyebabkan mereka sulit dikenal oleh para pemilih, sehingga akan berpengaruh pada sedikitnya jumlah perempuan dan kelompok rentan yang terpilih.

Selanjutnya, Listyowati turut menyoroti ihwal berkurangnya jumlah kelompok rentan yang terdaftar sebagai pemilih. “Menguatnya doktrin buruk mengenai kandidat perempuan yang tidak kompeten untuk menjabat pada jabatan publik,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga menyayangkan terbatasnya jumlah perempuan dan kelompok rentan yang menjabat sebagai penyelenggara pemilu. “Sehingga menyebabkan perspektif dan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan kerap luput dari kebijakan dan mekanisme penyelenggaraan pemilu,” ucap Listyowati.

Berdasarkan studi yang telah dirilis Kalyanamitra pada 24 Juni 2024, ditemukan bahwa faktor dan akar kekerasan berbasis gender dalam Pemilu 2024 adalah adanya ideologi patriarki dan norma gender, stereotip gender, ketimpangan relasi kekuasaan, kurangnya kesadaran dan pendidikan, kurangnya regulasi dan perlindungan, serta impunitas.

“Menurut hasil studi kami, mau nggak mau kita masih bicara ideologi patriarki dan norma gender yang masih belum menempatkan perempuan pada ruang yang sama, kesempatan akses yang sama, dan start yang sama,” tutur Listyowati.

Sementara itu, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam proses Pemilu 2024 adalah adanya intimidasi, diskriminasi, narasi seksis terhadap caleg perempuan, kekerasan seksual, dan kekerasan di ranah privat,

Kemudian, mobilisasi perempuan dan kelompok rentan untuk perolehan suara, pemungutan suara yang tidak inklusif, dan beban kerja berlebih pada penyelenggara pemilu. “Ini adalah situasi-situasi yang kami peroleh dari studi kami di lapangan ketika memantau bagaimana jalannya pemilu 2024,” katanya.