Jakarta, Gatra.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengklaim program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan digitalisasi jika Ganjar-Mahfud berhasil menang di Pilpres 2024. Program digitalisasi bansos yang diusung Ganjar-Mahfud diberi nama Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).

“Digitalisasi justru harusnya lebih mudah dan gak repot. Karena, satu kartu yang saya bayangkan adalah, (data) yang selama ini sudah masuk dalam database, mestinya sudah automatically tersinkronisasi (dalam) semua data,” Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Satya Heragandhi dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (18/12).

Satya menjelaskan, jika masyarakat yang belum terdata, prosesnya juga mudah. Masyarakat diminta untuk datang ke Dinas Dukcapil setempat dan mengisi form verifikasi untuk memeriksa kelayakan mereka untuk bansos yang tersedia.

Menurut Satya, dari sisi teknologi, program KTP Sakti juga sangat mungkin dilakukan. Teknologi yang ada saat ini sudah sangat mendukung dan lebih transparan.

“Aturan-aturan pendukung di Bank Indonesia (BI) terkait dengan transaksi ataupun integrasi data yang terkait dengan keuangan itu juga sudah clear, sehingga data security juga bisa lebih terproteksi mengikuti standar data security yang ada di perbankan,” jelas Satya.

Selain itu, lanjut Satya, program KTP Sakti seharusnya tidak akan menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan. Hal itu karena kartu chip yang ada dalam KTP Sakti sudah menggunakan sistem security yang tertinggi. Namun, hal ini juga yang menjadi tantangan bagi program yang diusung Ganjar-Mahfud.

“Saat ini karena e-KTP dikeluarkan, ada yang chip yang agak lama dan yang agak baru,” kata Satya.

Ia menjelaskan, untuk e-KTP dengan chip yang lebih baru dapat langsung diintegrasikan dengan program KTP Sakti. Namun, e-KTP dengan chip versi lama, perlu ada proses konversi ke chip versi baru.

Meski demikian, Satya menegaskan ini bukan persoalan besar. Ia pun memberikan gambaran singkat anggaran yang dibutuhkan untuk proyek konversi ini.

“Sebagai gambaran, anggaran yang kita siapkan untuk ini kurang lebih kira-kira sekitar kurang dari Rp5 ribu per KTP. Jadi, kalau kita hitung secara total, mungkin sekitar 0,02 persen daripada total bansos yang harus kita cadangkan untuk menambah proses,” jelas Satya.

Ia pun menambahkan, angka anggaran ini hanya berlaku di tahun pertama pengerjaan proyek. Untuk tahun-tahun selanjutnya, hanya diperlukan anggaran untuk pemeliharaan. Misalnya, ketika perlu memperkuat digital security kartu KTP Sakti.