Jakarta, Gatra.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud kembali tegaskan akan lanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk program bantuan sosial (bansos) dam program-program lain terkait kesejahteraan masyarakat.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra membantah kalau pihaknya pernah akan mengatakan akan membatalkan atau tidak melanjutkan program Presiden Jokowi. Karaniya mengatakan, isu tersebut merupakan kampanye hitam yang timbul di level akar rumput para simpatisan.

Karaniya mengatakan bahwa sekarang ada gerakan kampanye hitam yang secara masif dilancarkan di grassroots yang menyatakan bahwa bila Ganjar dan  Mahfud terpilih maka program bansos dan program-program kesejahteraan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi selama ini tidak akan dilanjutkan.

“Kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat di gressroots yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Mahfud terpilih maka program-program bahasa dan kesejahteraan masyarakat yang sudah dilaksanakan di pemerintahan presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, sama sekali tidak betul,” ucap Karaniya Dharmasaputra saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (18/12).

Karaniya menjelaskan, sebagai bentuk nyata Ganjar-Mahfud akan melanjutkan program Presiden Jokowi, capres-cawapres nomor urut 3 ini punya program yang dinamakan Kartu Terpadu Indonesia (KTP Sakti).

Secara sederhana, KTP Sakti merupakan digitalisasi dari program-program bansos yang telah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Karaniya menjelaskan, program ini juga menggabungkan beberapa program bansos yang ada menjadi satu kartu.

“KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program Bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penetasan terhadap program-program tersebut,” jelas Karaniya.

Karaniya menjadikan kartu Prakerja sebagai contoh pelaksanaan KTP Sakti. Ia menjelaskan, program ini akan menghilangkan adanya orang perantara dari pemerintah kepada masyarakat penerima bansos.

“Saat menerima dana Bansos muncul lagi masalah perantara. uang yang harusnya diterima Rp1 juta atau Rp500.000 lalu biasa disunat menjadi Rp300.000. atau Rp400.000,” jelas Karaniya.

Ia mengatakan, dengan adanya proses digitalisasi, masalah ini akan hilang sehingga bansos yang diterima masyarakat juga utuh.