![](https://static.gatra.com/./foldershared/images/2024/bfe/01-Jan/jokowi_memihak.jpg)
Jakarta, Gatra.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan, seorang presiden boleh ikut kampanye dan memihak selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Chico mengatakan, pernyataan Jokowi secara undang-undang memang tidak salah dan diperbolehkan. Namun, hal ini Chico nilai tidak berlaku melihat kontestasi politik yang tengah berlangsung.
“Tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain,” ucap Chico Hakim dalam keterangan resminya pada Rabu (24/1).
Ia menilai, hal ini akan semakin bermasalah mengingat salah satu calon yang bertanding adalah anak kandung dari Presiden yang tengah berkuasa.
“Tentunya, (dugaan tidak netral) akan semakin kental apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yangg kebetulan di situ ada putra kandungnya,” lanjut Chico.
Chico menjelaskan, seorang presiden bisa memihak atau berkampanye dalam beberapa skenario saja. Misalnya, ketika presiden ini akan kembali maju Pemilu.
“Contoh, apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali. Artinya, dia mengkampanyekan diri dia sendiri. Artinya, apa yg disampaikan pak Jokowi tidak salah secara UU,” jelas Chico.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD yang menyinggung ada menteri yang tidak pernah terlibat politik tiba-tiba terjun politik dan ikut mengkampanyekan salah satu paslon.
Jokowi menilai hal tersebut lumrah karena semua orang punya hak politik yang sama. Ia pun mengatakan, presiden boleh ikut kampanye dan memihak selama tidak menggunakan fasilitas negara dalam aktivitas ini.
Hal ini Jokowi sampaikan secara blak-blakan di hadapan capres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Keduanya tengah berada di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma dalam acara penyerahan pesawat dan helikopter dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AU, Rabu (24/1).