Islamabad, Gatra.com – Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Imran Khan dan pembantu dekatnya, mantan Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi, dalam kasus terkait pembocoran rahasia negara.

Al-Jazeera melaporkan Selasa (30/1), Pengadilan khusus yang dibentuk di sebuah penjara di Rawalpindi, mengumumkan hukuman, dalam apa yang disebut kasus sandi, yang berkaitan dengan kabel diplomatik yang diklaim Khan membuktikan tuduhannya bahwa pemecatannya dari kekuasaan pada tahun 2022 adalah sebuah konspirasi.

Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi memutuskan Khan bersalah, karena menyalahgunakan kabel rahasia yang dikirim oleh mantan duta besar Pakistan untuk Amerika Serikat.

Khan telah berulang kali membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa dokumen tersebut berisi bukti bahwa pemecatannya sebagai perdana menteri adalah sebuah rencana yang dibuat oleh lawan-lawan politiknya dan militer yang kuat, dengan bantuan dari pemerintah AS. Washington dan tentara Pakistan menolak tuduhan tersebut.

Khan adalah perdana menteri Pakistan dari Agustus 2018 hingga April 2022 ketika ia kehilangan mosi percaya di parlemen. Dia telah dipenjara sejak Agustus tahun lalu, menghadapi persidangan dalam berbagai kasus.

Persidangan diadakan dengan 'cara yang melanggar hukum'
Hukuman terhadap pemimpin oposisi utama negara itu dijatuhkan sekitar seminggu sebelum pemilihan umum, yang dijadwalkan pada 8 Februari.

Syed Zulfiqar Bukhari, juru bicara partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Khan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa PTI akan menentang keputusan pengadilan.

“Ini seperti sebuah tulisan di dinding,” katanya, seraya menambahkan bahwa persidangan tersebut diadakan dengan “cara yang melanggar hukum”.

“Pengacara kami tidak diizinkan mewakili Imran Khan. Mereka bahkan tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan silang terhadap para saksi. Apa yang terjadi di pengadilan hanyalah sandiwara dan kepalsuan,” kata Bukhari.

Ini merupakan hukuman kedua bagi Khan dalam waktu kurang dari setahun. Pada bulan Agustus, ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dalam kasus korupsi, yang melarangnya ikut serta dalam pemilu nasional.

Pemungutan suara tersebut menyusul tindakan keras besar-besaran terhadap PTI, yang mengakibatkan puluhan pemimpinnya mengundurkan diri dari partai dan ribuan anggota serta pendukungnya dipenjara.

Baru-baru ini, partai tersebut juga kehilangan simbol pemilunya – yaitu tongkat kriket – dan terpaksa mengajukan kandidatnya sebagai calon independen.

Namun Bukhari mengatakan putusan terhadap Khan dan Qureshi hanya akan menguntungkan pihak yang terkepung.

“Dengan hukuman yang dijatuhkan pada saat pemilu tinggal kurang dari 10 hari lagi, itu hanya akan memotivasi pendukung kami dan membantu mereka berbondong-bondong menyatakan pendapatnya. Sepertinya pihak berwenang ingin menekan PTI dan basis pemilihnya, namun tindakan mereka hanya akan mendorong kita untuk memilih dalam jumlah yang lebih besar,” katanya kepada Al Jazeera.

Analis politik Benazir Shah mengatakan “sudah jelas sejak awal proses pengadilan [terhadap Khan] bahwa negara tidak begitu tertarik untuk menyelidiki kasus ini secara adil, terlepas dari sifat seriusnya”.

“Negara justru menggunakannya sebagai cara lain untuk menghalangi Khan meraih kekuasaan pasca pemilu,” katanya kepada Al Jazeera, seraya menambahkan bahwa “sangat meresahkan” karena persidangan tersebut “diselubungi kerahasiaan, sehingga menghalangi jurnalis untuk meliput proses meskipun ada perintah pengadilan untuk sidang terbuka”.

Pengacara Abdul Moiz Jaferii mengatakan hukuman tersebut mengharuskan adanya pembocoran rahasia negara yang “sengaja dan disengaja” dengan berkolusi dengan musuh, dengan pemahaman bahwa hal itu akan merugikan negara.

“Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana pengadilan mengatasi masalah ini. Dan siapa musuh yang ingin berkolusi dengan Khan dan Qureshi,” katanya kepada Al Jazeera.