Jakarta, Gatra.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri terkait pembahasan mengenai program makan siang gratis.

Namun, ketika sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Bahlil Lahadalia menyebut, program makan siang gratis dibahas dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2), Presiden Joko WIdodo justru membantahnya.

Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan presiden dan menteri sudah menunjukkan perbedaan sikap dan menyampaikan informasi yang berbeda kepada publik.

Hal itu, memberi kesan presiden dan menteri tidak berkoordinasi menyangkut program makan siang gratis.

"Sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya, macam-macam sudah, karena ini sudah mulai enggak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud.

Dia bahkan menilai, seolah-olah program makan siang gratis menjadi rencana yang dijalankan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seiring dengan dilaksanakannya simulasi makan siang gratis di di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, pada Kamis (29/2/2024).

Mahfud mengatakan, seharusnya pembicaraan mengenai program makan siang gratis dan simulasi program dilakukan pasca pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, tapi menunggu nanti presiden baru. Artinya, menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis," kata Mahfud.

Program populis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu, disebut-sebut akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis.

Namun, Presiden Jokowi membantah bahwa program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet, pada awal pekan ini. Dia menyampaikan hanya meminta program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam RAPBN 2025.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.