Istanbul, Gatra.com - Seorang pejabat tinggi politik Hamas mengatakan bahwa kelompok militan Palestina bersedia menyetujui gencatan senjata selama lima tahun atau lebih dengan Israel, dan bahwa kelompok tersebut akan meletakkan senjatanya dan berubah menjadi partai politik jika negara Palestina merdeka didirikan sesuai dengan keinginan tahun 1967.

Komentar Khalil al-Hayya terungkap di tengah kebuntuan perundingan gencatan senjata selama berbulan-bulan, dalam sebuah wawancara kepada Associated Press, hari Rabu (24/4).

Saran bahwa Hamas akan melucuti senjatanya tampaknya merupakan konsesi signifikan dari kelompok militan yang secara resmi berkomitmen untuk menghancurkan Israel.

Namun kecil kemungkinannya Israel akan mempertimbangkan skenario seperti itu. Mereka telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan mematikan pada 7 Oktober yang memicu perang tersebut, dan kepemimpinannya saat ini dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di tanah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967.

Al-Hayya, seorang pejabat tinggi Hamas yang mewakili militan Palestina dalam negosiasi gencatan senjata dan pertukaran sandera, melontarkan pernyataan yang terkadang menantang dan terkadang bernada damai.

Berbicara kepada AP di Istanbul, al-Hayya mengatakan Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina, yang dipimpin oleh faksi saingannya, Fatah, untuk membentuk pemerintahan terpadu di Gaza dan Tepi Barat.

Dia mengatakan Hamas akan menerima “negara Palestina yang berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional,” di sepanjang perbatasan Israel sebelum tahun 1967.

Jika hal itu terjadi, katanya, sayap militer kelompok tersebut akan bubar.

“Semua pengalaman orang-orang yang melawan penjajah, ketika mereka merdeka dan memperoleh hak-hak dan negaranya, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan kekuatan tempur yang mereka bela berubah menjadi tentara nasional,” ujarnya.

Selama bertahun-tahun, Hamas terkadang melunakkan posisi publiknya sehubungan dengan kemungkinan berdirinya negara Palestina berdampingan dengan Israel.

Namun program politiknya masih secara resmi “menolak segala alternatif selain pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga laut” – mengacu pada wilayah yang terbentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, yang mencakup wilayah yang kini menjadi wilayah Israel.

Al-Hayya tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Palestina dengan Israel, atau merupakan langkah sementara menuju tujuan kelompok tersebut untuk menghancurkan Israel.

Belum ada reaksi langsung dari Israel atau Otoritas Palestina – pemerintahan mandiri yang diakui secara internasional yang digulingkan Hamas ketika mereka merebut Gaza pada tahun 2007, setahun setelah memenangkan pemilihan parlemen Palestina.

Setelah pengambilalihan Gaza oleh Hamas, Otoritas Palestina dibiarkan mengelola kantong-kantong semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Otoritas Palestina berharap untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza – wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967.

Meskipun komunitas internasional sangat mendukung solusi dua negara, pemerintahan garis keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolaknya.

Perang di Gaza telah berlangsung selama hampir tujuh bulan dan perundingan gencatan senjata terhenti.

Perang dimulai dengan serangan mematikan pada 7 Oktober di Israel selatan di mana militan pimpinan Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil.

Para militan menyeret sekitar 250 sandera ke daerah kantong tersebut.

Pemboman dan serangan darat Israel yang terjadi di Gaza telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, menurut otoritas kesehatan setempat, dan membuat sekitar 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi.

Israel sekarang sedang mempersiapkan serangan di kota Rafah di selatan, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi.

Israel mengatakan pihaknya telah membubarkan sebagian besar dari dua lusin batalyon Hamas sejak dimulainya perang, namun empat batalion yang tersisa bersembunyi di Rafah.

Israel berpendapat bahwa serangan Rafah diperlukan untuk mencapai kemenangan atas Hamas.

Al-Hayya mengatakan serangan seperti itu tidak akan berhasil menghancurkan Hamas.

Dia mengatakan kontak antara kepemimpinan politik di luar dan kepemimpinan militer di dalam Gaza “tidak terputus” oleh perang dan kontak, keputusan dan arahan dibuat melalui konsultasi” antara kedua kelompok.

“Pasukan Israel belum menghancurkan lebih dari 20 persen kemampuan (Hamas), baik manusia maupun di lapangan,” tegasnya. “Kalau mereka tidak bisa menghabisi (Hamas), apa solusinya? Solusinya adalah mencapai konsensus,” tambahnya.

Pada bulan November, gencatan senjata selama seminggu mengakibatkan pembebasan lebih dari 100 sandera dengan imbalan ribuan tahanan Palestina yang ditahan di Israel.

Namun perundingan mengenai gencatan senjata jangka panjang dan pembebasan sandera yang tersisa kini terhenti, dan masing-masing pihak saling menuduh pihak lain tidak mau berkompromi.

Pembicara utama Qatar mengatakan dalam beberapa hari terakhir bahwa mereka sedang melakukan “penilaian ulang” atas perannya sebagai mediator.

Sebagian besar pejabat tinggi politik Hamas, yang sebelumnya berbasis di Qatar, telah meninggalkan negara Teluk itu dalam seminggu terakhir dan melakukan perjalanan ke Turki, tempat pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Sabtu.

Al-Hayya membantah pemindahan permanen kantor politik utama kelompok tersebut sedang direncanakan dan mengatakan Hamas ingin melihat Qatar melanjutkan kapasitasnya sebagai mediator, dalam perundingan tersebut.

Para pejabat Israel dan AS menuduh Hamas tidak serius dalam mencapai kesepakatan.

Al-Hayya membantah hal ini, dengan mengatakan Hamas telah membuat konsesi mengenai jumlah tahanan Palestina yang ingin dibebaskan sebagai imbalan atas sisa sandera Israel.

Dia mengatakan kelompoknya tidak mengetahui secara pasti berapa banyak sandera yang masih berada di Gaza dan masih hidup.

Namun dia mengatakan Hamas tidak akan mundur dari tuntutannya untuk melakukan gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel, yang keduanya ditolak keras oleh Israel.

Israel mengatakan akan melanjutkan operasi militer sampai Hamas benar-benar dikalahkan dan akan mempertahankan kehadiran keamanan di Gaza setelahnya.

“Jika kita tidak yakin perang akan berakhir, mengapa saya harus menyerahkan para tahanan?” kata pemimpin Hamas tentang sandera yang tersisa.

Al-Hayya juga secara implisit mengancam bahwa Hamas akan menyerang Israel atau pasukan lain yang mungkin ditempatkan di sekitar dermaga terapung, yang sedang dibangun AS di sepanjang garis pantai Gaza untuk mengirimkan bantuan melalui laut.

“Kami dengan tegas menolak kehadiran non-Palestina di Gaza, baik di laut atau di darat, dan kami akan menghadapi kekuatan militer apa pun yang ada di tempat-tempat ini, Israel atau lainnya… sebagai kekuatan pendudukan,” katanya.

Al-Hayya mengatakan Hamas tidak menyesali serangan 7 Oktober tersebut, meskipun kerusakan yang ditimbulkannya terhadap Gaza dan rakyatnya.

Dia membantah bahwa militan Hamas telah menargetkan warga sipil selama serangan tersebut – meskipun banyak bukti yang menyatakan sebaliknya – dan mengatakan bahwa operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya untuk membawa isu Palestina kembali ke perhatian dunia.

Dan, katanya, upaya Israel untuk memberantas Hamas pada akhirnya akan gagal mencegah pemberontakan bersenjata Palestina di masa depan.

“Katakanlah mereka telah menghancurkan Hamas. Apakah rakyat Palestina sudah tiada?” Dia bertanya.