Jakarta, Gatra.com - Alokasi anggaran dinilai menjadi bukti komitmen negara dalam memajukan kualitas pendidikan. Di Indonesia, anggaran pendidikan telah diamanatkan Undang-Undang dialokasikan 20 persen dari APBN. Yang menjadi masalah, anggaran tersebut belum secara maksimal terimplementasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi mengatakan, distribusi anggaran yang masih disebar ke beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki sekolah kedinasan menjadi penyebab belum maksimalnya pemanfaatan alokasi anggaran.

Padahal, sambung Unifah, seharusnya anggaran tersebut terintegrasi di bawah kementerian yang mengurusi pendidikan. Jika model kelola anggaran masih seperti saat ini, Unifah khawatir bahwa alokasi anggaran pun tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk sektor pendidikan.

“Anggaran 20 persen dari APBN itu harus betul-betul dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pendidikan,” tegas Unifah dalam kegiatan Go Public Fund Education di Jakarta, Kamis (25/4) silam.

Menurut Guru Besar UNJ itu pun, pemanfaatan anggaran pendidikan yang fokus dapat mendorong pemerintah untuk berinvestasi dalam sektor pendidikan. Misalnya saja, anggaran bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kapasitas guru.

“Upaya investasi ini menjadi bentuk investasi masa depan untuk kemajuan bangsa. Sekaligus memastikan hadirnya pendidikan yang bermutu,” beber dia.

Disamping itu, dorongan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang terukur pun kini tengah dmenjadi prioritas global. Kampanye Go Public Fund Education atau pendanaan pendidikan melalui dana publik (negara) pun tengah dimasifkan.

Kata Unifah, Gerakan ini bertujuan untuk mendorong pemerintahan di seluruh negara supaya mengalokasikan dana pendidikan yang memadai dan dengan tidak melupakan kualitasnya.

Direktur Education International, Angelo Gavrielatos, juga menambahkan, pihaknya memberi dukungan atas upaya penegasan komitmen penggunaan anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan. Menurutnya, penerapan anggaran 20 persen APBN langsung untuk pendidikan cukup mengkhawatirkan di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah seharusnya benar-benar berinvestasi dalam pendidikan. Pasalnya, persoalan paling besar di tingkat global saat ini adalah krisis kekurangan guru.

“Kalau di Indonesia, yang terjadi itu luar biasa. Kedua puluh persen anggaran itu tidak langsung ke pendidikan, dibagi-bagi kemana-mana. Seharusnya itu langsung ke pendidikan,” beber dia.