Home Hukum Basuki Hadimuljono: Kementerian PUPR Tidak Mungkin Tinggalkan BPKP

Basuki Hadimuljono: Kementerian PUPR Tidak Mungkin Tinggalkan BPKP

Jakarta, Gatra.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, Kementerian PUPR tidak akan pernah meninggalkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dengan aturan yang ada, saya tidak akan pernah meninggalkan BPKP. Semua tata kelola harus kita jaga. Yang menjaga siapa? BPKP,” kata Basuki dalam keterangan pers pada Rabu (22/5).

Ia menjelaskan, Kementerian PUPR diamanahkan untuk membelanjakan uang negara yang jumlahnya triliunan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Gmemastikan efektivitas anggaran yang menggunakan uang negara ini, Kementerian PUPR selalu berkoordinasi dengan BPKP agar belanja kementerian yang dipimpin Basuki akuntabel dan transparan.

Ia dalam Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan di Bogor, Jawa Barat (Jabar), mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan BPKP menjadi penentu dalam program strategis yang dijalankan pemerintah, termasuk Kemeterian PUPR.

Menurutnya, hampir setiap program yang dijalankan Kementerian PUPR selalu melibatkan BPKP, dari tahap awal hingga akhir. Mulai dari pembangunan waduk, pemantapan jalan nasional maupun provinsi, penyediaan akses air minum bersih, pembangunan hunian pascabencana, maupun pembangunan IKN.

“Kami di-back up penuh oleh BPKP baik itu reviu, audit, tata kelola PBJ,” ujar Basuki.

Meskipun telah dikawal penuh oleh BPKP, lanjut Basuki, Kementerian PUPR dalam lima tahun terakhir juga memperkuat pengendalian intern dengan menerapkan Three Lines of Defence dengan membentuk unit kepatuhan intern sebagai unit eselon II yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan unit organisasi.

Selanjutnya, memperkuat peran Inspektorat Jenderal (Irjen) dengan membentuk Inspektorat VI yang melaksanakan fungsi investigasi dan pengembangan pengawasan, serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan Continuous Audit and Continuous Monitoring.

“Terakhir, menguatkan budaya antikorupsi sampai dengan keluarga pejabat atau pegawai dan membangun budaya sadar risiko,” ujarnya.

Basuki berharap kerja sama yang terjalin dengan BPKP terus ditingkatkan di kemudian hari sebab peran BPKP sangat menentukan pembangunan di Indonesia.

“Saya ingin berterima kasih kepada BPKP yang selalu hadir. Tidak ada satu pun yang bisa saya klaim. Pasti hasil kerja sama, pasti mungkin lebih banyak BPKP dari pada tangan saya,” katanya.

74