Brussels, Gatra.com - Perwakilan Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Keamanan Josep Borrell menegaskan agar Unie Eropa tidak memiliki standar ganda dalam menangani putusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap tindakan Rusia di Ukraina dan Israel di di Gaza, Palestina.

Borrel juga menyerukan agar dunia internasional menekan Israel untuk memaksanya mengakhiri operasi militer melawan Hamas dan memastikan berdirinya negara Palestina.

Berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-La di Singapura pada Sabtu (1/6), Borrell menekankan bahwa Ukraina bukan satu-satunya tempat di mana hukum internasional dilanggar. Ia pun mengatakan bahwa Uni Eropa perlu menghindari standar ganda sehubungan dengan situasi di Gaza. 

"Jika kita bertepuk tangan ketika Pengadilan Kriminal Internasional menindak [Presiden Rusia] Putin, kita seharusnya bisa melakukan hal yang sama ketika pengadilan yang sama menindak aktor-aktor lain di Timur Tengah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Jaksa ICC, Karim Khan, menyatakan pada Senin ( 27/5) lalu, bahwa tengah menyiapkan surat perintah penangkapan beberapa pemimpin senior Israel dan Hamas, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Meskipun Israel, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Rusia, serta negara-negara lain, tidak mengakui yurisdiksi ICC, terdapat 124 negara, termasuk seluruh negara anggota UE, telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma. Jika surat perintah penangkapan dikeluarkan atas nama pejabat tinggi Israel, hal ini kemungkinan akan membatasi pilihan perjalanan mereka.

Kendati demikian, penerbitan surat perintah penangkapan memerlukan waktu berbulan-bulan, sebelum panel yang terdiri dari tiga hakim mengeluarkan putusannya.

Sementara itu, AS selaku sekutu utama Israel, menyebut permohonan jaksa ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel sebagai hal yang keterlaluan. Presiden AS, Joe Biden bersumpah untuk selalu mendukung Israel.

Menurut Fox News, sekelompok senator AS sedang mengupayakan resolusi yang akan mendesak Gedung Putih dan Kongres untuk menjatuhkan sanksi keuangan dan larangan visa terhadap pejabat ICC.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menilai sikap AS sangat aneh dalam merespons langkah ICC terhadap Israel. “Situasinya sangat aneh dengan sikap Amerika Serikat, apalagi dengan kesiapan mereka untuk menjatuhkan sanksi,” katanya.

Pada 17 Maret 2023 lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Maria Lvova-Belova karena diduga terlibat dalam pengiriman anak-anak Ukraina ke Rusia.

Moskow menyatakan keputusan tersebut batal dan tidak berlaku, dan bersikeras bahwa anak-anak dievakuasi dari wilayah garis depan demi kepentingan keselamatan.