Jakarta, Gatra.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, curhat terkait susahnya mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting ke 14% pada 2024 ini.

Menurut Suharso, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2022 saja masih di angka 21,5%. Nilai tersebut turun 0,1% dibanding dengan 2022 yang sebesar 21,6%.

“Demikian juga stunting yang kita harapkan di tahun 2024 yang dicanangkan bapak presiden sekitar 14 persen belum juga kita capai,” kata Suharso di Kawasan DPR, Rabu (5/6).

“Bahkan dari tahun 2023 ke 2024 sedikit sekali penurunannya,” tambahnya.

Pasalnya, menurut Suharso, Pemerintah sendiri telah menggelontorkan anggaran untuk program penurunan stunting di tanah air pada 2024 sudah cukup besar.

Adapun, pada pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau pada 2025 mendatang menurunkan target stunting menjadi 18,80%.

Diberitakan sebelumnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi mengatakan, Pemerintah Indonesia terus bergerak maju dalam memerangi stunting, dengan fokus pada kolaborasi dan optimalisasi sumber daya.

Tim percepatan ini berfungsi untuk mengoordinasikan berbagai upaya penurunan stunting secara lebih efektif dan kolaboratif. Tim ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah, dengan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

"Kolaborasi pentahelix, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media, juga menjadi kunci untuk mencapai target penurunan stunting yang ambisius," tegasnya.

Salah satu aspek penting dalam upaya penurunan stunting adalah alokasi dan optimalisasi anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp30 triliun dari APBN, termasuk Rp23 triliun untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di samping itu, dana desa juga dialokasikan sebesar 10 persen dari total Rp70 triliun untuk program-program penurunan stunting.

Namun begitu, Suprayoga mencatat bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan, implementasi di daerah tidak selalu efektif. Hal ini dikarenakan beberapa daerah tidak memanfaatkan dana ini dengan baik, sehingga pengawasan dan pendampingan terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.