Pati, Gatra.com - Sebanyak seribuan petani dari berbagai wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggeruduk Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, Senin (10/6).

Demonstran mempertanyakan bantuan puso (gagal panen) tahun 2023 dengan total Rp46 miliar yang hingga pertengahan tahun 2024 ini, belum ada kejelasan kapan cair.

Koordinator aksi, Marzuki, mengatakan, bantuan stimulan itu dijanjikan kepada petani sejak tahun 2023. Padahal pada awal tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan bantuan secara simbolis di Kabupaten Grobogan dan Pekalongan.

"Pada tahun 2023, kami mengalami gagal panen karena banjir. Setelah itu kami didata untuk permohonan untuk menerima bantuan. Tapi sampai saat ini, belum ada realisasinya. Padahal bantuan itu telah diserahkan secara simbolis di Pekalongan dan Grobogan oleh Presiden," ujarnya.

Ribuan petani yang terdampak puso di sembilan kecamatan di Pati, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mendistribusikan bantuan stimulan.

"Maka kami minta agar bantuan segera dicairkan. Petani dari sembilan kecamatan. Di antaranya dari Kecamatan Pati Kota, Gabus, Jakenan, Sukolilo, Kayen, Juwana, dan Dukuhseti," bebernya.

Petani berharap, BPBD Pati menyampaikan aspirasi para petani kepada BNPB. Petani tidak mau kembali menunggu lama, mengingat bantuan itu sangat dinantikan untuk modal bertani.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, mengaku paham dengan keresahan petani. Ia berharap pemerintah pusat mendengar jerit petani Pati.

"Ini semacam reaksi karena terlalu lama realisasi bantuan itu. Kurang lebih sudah satu tahun proses itu bantuan stimulan belum terlaksana. Harapan kita apa yang disuarakan dengan damai oleh petani itu akan terdengar sampai ke pusat. Meskipun kita pemerintah pasti tidak sengaja menunda pelaksanaan pemberian puso ini," ungkapnya.

Martinus mengungkapkan, ada sejumlah kendala dalam penyerahan bantuan. Di antaranya soal data hingga kekurangan anggaran yang nilainya tidak sedikit.

"Kendala kita adalah keterbatasan anggaran. Untuk wilayah Pati anggarannya mencapai Rp46 miliar. Pemerintah tidak mungkin sekaligus dalam waktu yang sama Rp46 miliar itu turun," jelasnya.