Jakarta, Gatra.com – Ketua Umum (Ketum) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, meminta pemerintah buka suara untuk mengklarifikasi kepada masyarakat terkait benar tidaknya ada produk-produk terafiliasi Israel di Indonesia.

Hariyadi dalam keterangan pada Rabu, (12/6), menyampaikan, ini demi memberi kepastian atas aksi boikot yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap produk atau merek tertentu yang dituding terafiliasi Israel.

“Harus pemerintah yang menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Kita juga sudah minta kepada pemerintah untuk mengklarifikasinya. Tapi, sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait produk-produk yang dituding terafiliasi Israel itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus segera melakukan dialog sosial dengan masyarakat untuk mendiskusikan terkait produk-produk terafiliasi Israel ini. “Ini penting agar masyarakat bisa paham bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia itu memang melakukan bisnisnya secara profesional,” ucapnya.

Terlebih, Hariyadi menyebutkan bahwa tidak ada satu pun produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi Israel. Ia menyebut demikian setelah mengonfirmasi pihak pemegang merek atau produk yang dituding terafiliasi Israel.

“Saya tidak menemukan bahwa dari mereka itu terafiliasi dengan Israel. Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, saya ikut prihatin,” ujarnya.

Terkait aksi boikot produk atau merek tertentu, Hariyadi ?mengatakan, telah menyarankan pihak pemilik merek atau brand yang produknya diboikot untuk menyampaikan sosialisasi kepada publik bahwa tidak terkait Israel.

“Tetapi berita-berita yang terkait dengan masalah klarifikasi ini kelihatannya tenggelam dengan berita-berita yang lebih menyudutkan mereka,” katanya.

Ia lantas mencontohkan Starbucks yang disebut publik terafiliasi Israel. “Saya datangi Starbucks. Ternyata, mereka itu malah memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dia bantu Rp5 miliar pas bertepatan dengan ulang tahun mereka.”

Terkait persoalan ini, Hariyadi meminta masyarakat harus bisa memilah mana berita yang benar dan tidak dengan mengecek bagaimana sikap perusahaan yang disebut-sebut terafiliasi Israel.

“Saya sudah mengecek mereka perusahaan yang juga bekerja secara profesional dan tidak terkait dengan ideologi,” katanya.

Menurutnya, perusahaan multinasional di Indonesia tidak terafiliasi dengan ideologi politik tertentu. “Ini yang mesti diklarifikasi. Yang saya lihat dan kebetulan apesnya itu adalah yang merupakan perusahaan Amerika,” ujarnya.

Ia melanjutkan, korporasi tidak mendukung aksi penyerangan dana mereka beroperasi di berbagai negara. “Mereka itu juga beroperasi di negara-negara yang masih berkonflik, negara-negara di Timur Tengah kok,” ungkapnya.

Hariyadi menekankan, pemerintah harus mengklarifikasi agar tidak menjadi bola liar karena imbasnya juga akan menimpa masyarakat Indonesia, yakni terkena PHK karena perusahaan terpaksa tutup karena aksi boikot yang tidak pas.

“Kalau saya rasa, semuanya kita pasti anti-Israel, mungkin 99,9 persen bangsa Indonesia anti-Israel. Tapi, bukan berarti mata pencarian dari sebagian saudara-saudara kita dimatikan karena boikot yang dilakukan,” ujarnya.