Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama (Kemenag) RI Supriyadi menyampaikan agar jajarannya cermat dalam merespon kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang jauh yang tidak nampak di depan mata.

Hal tersebut disampaikan Supriyadi dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Persiapan Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran 2025 yang diikuti oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha, pejabat pusat dan daerah serta operator Sakti.

Supriyadi menerangkan, beberapa wilayah pedesaan, yang jauh, yang terluar, terdepan perlu mendapat perhatian serius dari kita sekalian. 

Baca Juga: Kemenag Resmikan Pendidikan Widyalaya, Satuan Pendidikan Khas Hindu

“Terlebih teman-teman sekalian yang punya tugas di daerah atau wilayah yang cukup luas dan cukup sulit dijangkau, lakukanlah perencanaan dengan matang, harus mencermati agar masyarakat diluar sana dapat mendapatkan manfaat dari fasilitasi bantuan kita,” jelas Dirjen pada Selasa (18/6).

Anggaran untuk 2025, jelasnya, sudah ditetapkan lewat keputusan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembamgunan Nasional/Bappenas serta telah beberapa kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI, bahkan juga sudah dilakukan Focus Group Discussion secara khusus. 

Menurut Supriyadi, artinya pemerintah telah memberikan gambaran ke depan tahun 2025 bagi jajaran Ditjen Bimas Buddha, terkait harus melakukan apa dalam tanggung jawabnya. 

“Setiap rapat dengan komisi VIII DPR RI kita harus memastikan dan diwajibkan seluruh anggaran yang dikelola wajib memberikan manfaat dan dampak pada masyarakatnya. Karenanya saya berharap tidak ada lagi nanti ada pengembalian anggaran karena kita tidak cermat di dalam penganggaran,” tegasnya.

Supriyadi menilai bahwa masih terdapat beberapa satuan kerja yang kurang cermat di dalam merencanakan bahkan ada beberapa satuan kerja yang tidak tepat dalam menetapkan sasaran. Oleh karenanya, pada perencanaan tahun 2025 ini pihaknya memastikan bahwa alokasi anggaran akan disesuaikan dengan potensi keumatan yang ada di wilayah masing-masing. 

Dirjen juga menjelaskan bahwa sangat penting bagi jajarannya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus benar-benar dapat dimaknai oleh masyarakat. 
Semua, katanya, harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa alokasi anggaran Bimas Buddha yang tidak besar di tahun 2025 ini. Alokasi anggaran Rp238.577.011.00  akan dipergunakan untuk belanja pegawai operasional, barang operasional, dan belanja non operaaional.

“Kita berharap alokasi anggaran yang sekitar Rp238 miliar itu yang mengalami kenaikan sebesar Rp34.606.973.000 dari tahun 2024 ini semua adalah sebagai upaya kita untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat,” ujar Supriyadi.

Baca Juga: Menag Yaqut: Dhammasekha Jadi Bukti Pendidikan Umat Buddha Terus Berkembang

Supriyadi berpesan agar jajarannya membaca dengan baik atas tugas dan fungsi, sehingga dapat memahami ruang lingkup kegiatannya sesuai kewenangan-kewenangan yang melekat sekaligus membatasi kegiatan-kegiatan di luar dari kewenangan masing-masing.

“Saya tidak ingin ada di antara kita yang kemudian melakukan lompatan-lompatan yang tidak terukur yang melebihi dari kapasitas dan kewenangan yang ada dalam perencanaan, juga saya ingin memastikan bahwa seluruh usulan yang Bapak/Ibu bawa hari ini adalah usulan yang nantinya betul-betul sudah terverifikasi dan tervalidasi,” sebutnya.

Terkait dengan anggaran tahun 2025, Dirjen akan memastikan kebutuhan sesuai wilayah. “Kami ingin memetakan kebutuhan per wilayah sesuai kebutuhan yang ada, karena kami memastikan bahwa anggaran yang dikelola ini betul-betul memang dibutuhkan oleh masyarakat kita,” tandasnya.