Jakarta, Gatra.com - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di seluruh wilayah, terutama di daerah yang rawan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyatakan bahwa penambahan kamera pengawas di Jakarta merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada para legislator saat melaksanakan reses di daerah pemilihan (Dapil) mereka.

“Kalau dewan kan sering kali dapat masukan reses soal kebutuhan CCTV terutama di permukiman-permukiman padat penduduk yang potensi konfliknya tinggi,” ungkap Mujiyono.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Siegvrieda, mengaku sering menerima laporan kecelakaan yang tidak terekam CCTV, sehingga tidak bisa mendapatkan kronologis peristiwa kecelakaan secara detail.

“Karena ada beberapa kecelakaan tetapi CCTV tidak ada, sehingga pada saat di kepolisian biasanya saat masuk rumah sakit kan harus lapor dulu ke kepolisian, lapor kecelakaan tapi tidak ada CCTV,” ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Agustina Hermanto alias Tina Toon, menyatakan bahwa kawasan rawan maling motor dan spion perlu segera dipasang CCTV karena banyaknya keluhan warga terkait kehilangan kendaraan pribadi.

“Sering saya minta direses tapi banyak yang tidak terakomodir, terutama banyak kejadian maling motor, spion di beberapa tempat. jelas Tina Toon.

Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta, Sigit Wijanarko, menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan pada 2017, kebutuhan ideal CCTV di Provinsi DKI Jakarta mencapai 70 ribu titik.

Hanya saja, hingga pertengahan tahun 2024, managed service CCTV oleh Pemprov DKI Jakarta baru terealisasi di 747 titik, dengan rincian Jakarta Pusat 180 titik, Jakarta Barat 160 titik, Jakarta Utara 75 titik, Jakarta Timur 160 titik, dan Jakarta Selatan 172 titik.

“Waktu tahun 2017 PWC sudah mengkalkulasikan sebanyak 70.000 titik CCTV,” terang Sigit.