Mataram, Gatra com - Pedagang Kaki Lima adalah urat nadi ekonomi. Mereka menyuntikkan kehidupan ke dalam perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang-barang terjangkau bagi masyarakat. Suara mereka penting dan sudah sepantasnya didengar.

PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Bumi Gora. Sayangnya, mereka selama ini acap diabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik. Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

"Pedagang kaki lima itu pelaku ekonomi yang tak terhitung nilai kontribusinya. Mereka itu sesungguhnya wirausahawan tangguh yang memastikan roda ekonomi terus berputar meski dalam keterbatasan," kata Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 NTB, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin, (24/6).

Saat ini kata pria yang karin disapa Didu tersebut, di seluruh Indonesia, PKL menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi informal. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60% dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97% lapangan kerja.

PKL menawarkan produk dan jasa dengan harga terjangkau yang menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dan membantu menjaga daya beli masyarakat.

Pada saat yang sama, kata Didu, aktivitas ekonomi PKL mendorong pertumbuhan di sektor lain, seperti transportasi dan manufaktur kecil yang menguntungkan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Masalahnya, kata Didu, PKL sering kali beroperasi di ruang publik yang membuatnya terkadang terlibat dalam konflik kepentingan dengan otoritas pemerintahan, terutama yang terkait dengan penggunaan ruang. Itu mengapa di banyak tempat, kadang terjadi pengusiran yang tak jarang berujung pada penyitaan barang dagangan.

Untuk diketahui, lanjut Didu, Mi6 bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) NTB kembali menggelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis Pilkada di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kali ini, pemetaan tersebut akan menghimpun isu strategis dari para PKL yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.

Roadshow tersebut akan mengundang dan melibatkan para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Roadshow akan berlangsung sepanjang 23-26 Juni 2024. Rencananya, pada hari pertama, roadshow akan melibatkan PKL dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kemudian disusul roadshow yang melibatkan PKL dari Kabupaten Dompu, dan di hari terakhir roadshow akan melibatkan PKL dari Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Roadshow ini merupakan episode kedua, setelah pada akhir Mei lalu, Mi6 juga telah melakukan pemetaan isu strategis serupa, yang menyasar dan melibatkan para jurnalis dan pekerja media dari seluruh Pulau Sumbawa.