Yogyakarta, Gatra.com - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi aksi protes pedagang kaki lima (PKL) di Teras Malioboro (TM) 2 yang kembali berjualan di trotoar Malioboro. Aksi itu berujung ricuh dengan petugas, Sabtu (13/7) malam lalu.

Ia mengklaim, pedagang telah sepakat untuk menempati TM 2 dalam periode waktu tertentu. Kesepakatan itu dinyatakan tiap pedagang, bukan paguyubannya.

“Kita sudah bicara bahwa dia (PKL) itu hanya dua tahun. Saya tidak mengenal koperasi Tri Dharma. Itu kontraknya kan individual, kontrak sama kita juga individual. Kita rembugannya sama individual bukan pada koperasi,” tutur Sri Sultan, Senin (15/7) di Kompleks Pemda DIY.

Paguyuban Tri Dharma adalah salah satu dari tiga kelompok pedagang di TM 2. Di sini, ada 1.041 PKL yang berjualan sejak mereka dipindahkan dari trotoar Malioboro pada 2022.

Akhir pekan lalu, mereka menggelar aksi kembali berjualan di trotoar setelah tak dilibatkan dalam rencana pemindahan PKL di TM 2 ke belakang TM 1 dan belakang Mal Ramayana, area yang lebih dalam di kawasan Malioboro dan dinilai bakal membuat omzet PKL jeblok. Aksi tersebur dihadang petugas hingga berujung ricuh.

Pemindahan tersebut rencananya dimulai pada 2025 karena area TM2 akan menjadi lokasi Jogja Planning Gallery, sebuah museum modern yang menjadi tempat pamer lanskap budaya DIY.

Menurut Sultan, Pemda DIY telah sepakat dengan tiap individu pedagang, bukan dengan paguyuban atau kelompok PKL.

"Kalau yang bicara koperasi ya kita enggak ada hubungan sama koperasi kok, hubungannya dengan perorangan yang dapat jatah di sana (TM 2). Yang satu (Teras Malioboro 1) juga sama, enggak ada dengan organisasi. Kalau individualnya sudah berproses, sudah rembugan, dari rencana pindah ke belakang (Mal) Ramayana sudah bicara, wong sudah mau dikerjakan," ujar Sultan.

Sekda DIY Beny Suharsono menambahkan, pengelolaan TM 2 berada di tangan Pemkot Yogyakarta. Ia meminta jajaran Pemkot Yogyakarta membangun dialog dengan para pedagang TM 2 agar proses relokasi pedagang pada 2025 berjalan lancar.

Ia menyebut rencana tersebut sudah dibahas bersama perwakilan pedagang. "Kan dari dulu PKL sudah dilibatkan, apakah dari dulu tidak pernah melibatkan? Semua kan dilibatkan elemennya. Tentu pelibatannya tidak semua, ada perwakilan," ucap Beny dalam pernyataannya.