Yogyakarta, Gatra.com - Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai belum ada urgensi untuk menaikkan harga BBM subsidi. Kenaikan harga BBM subdisi berpotensi picu krisis ekonomi dan bebani pemerintahan berikutnya.

Pada Februari 2024, Fahmy menjabarkan, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menjamin bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai Juni 2024. Tidak hanya harga BBM subsidi, harga BBM non-subsidi juga ditahan sejak menjelang Pilpres 2024. Hingga akhir Juni 2024, pemerintah belum memutuskan kenaikan harga BBM pada Juli 2024.

Di tengah kondisi pelemahan rupiah terhadap dollar AS, Fahmy menyatakan pemerintah seharusnya tidak perlu menahan lebih lama lagi harga BBM non-subsidi.

"Serahkan saja keputusannya kepada Pertamina untuk menetapkan harga BBM non-subsidi sesuai harga keekonomian. Pemerintah tidak perlu membayar kompensasi kepada Pertamina saat harga BBM non-subsidi ditetapkan di bawah harga keekonomian," papar Fahmy dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6).

Namun, Fahmy mengingatkan pemerintah untuk tak menaikkan harga BBM subsidi pada Juli 2024. Alasannya, kata dia, meski harga minyak dunia cenderung naik hingga US$ 80,72 per barell, rata-rata harga minyak dunia lebih rendah dari ICP (Indonesia crude price) yang ditetapkan dalam APBN.

Selain itu, menurut dia, inflasi masih terkendali, yakni pada Mei 2024 mencapai 2,8% YOY (year on year). Kendati saat ini kurs rupiah terhadap dollar AS terus melemah hingga tembus Rp. 16.400 per dollar AS.

Berdasarkan indikator tersebut, ia menjelaskan pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsdi pada Juli 2024. "Kalau harga BBM subsidi dinaikan, sudah pasti akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli rakyat," tandasnya.

Di tengah pelemahan rupiah yang berlanjut, ia menjelaskan, melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Kondisi ini bahkan berpotensi menyulut krisis ekonomi lantaran terjadinya pelemahan rupiah terhadap dollar AS dibarengi inflasi yang meroket.

Untuk mencegah potensi krisis ekonomi di Indonesia, Fahmy berkata pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM non-subsidi sesuai harga keekonomian.

Namun ia menegaskan tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi pada Juli 2024, bahkan pemerintah harus tetap menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2024.

"Kalau pemerintahan Presiden Joko Widodo nekat menaikkan harga BBM subsidi pada Juli 2024, tidak diragukan lagi kenaikan harga BBM suubsidi itu akan menjadi beban bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto," ujarnya.