Oslo, Gatra.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa laju deforestasi di Indonesia antara tahun 2022 dan 2023 hanya 0,13 juta hektar per tahun. Data ini berdasarkan hasil analisis bersama yang dilakukan World Resources Institute (WRI) Global, Universitas Maryland, dan KLHK.
"Tinjauan yang dilakukan oleh World Resources Institute menegaskan bahwa laju deforestasi di Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, merupakan yang terendah sepanjang sejarah, melampaui negara-negara lain," katanya dalam panel pleno Menteri di Oslo Tropical Forest Forum 2024, Norwegia dikutip Kamis (27/6).
Siti Nurbaya juga menyampaikan komitmen pengurangan emisi melalui komitmen pencapaian NDC Indonesia. Pendekatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan melaksanakan aksi iklim bersifat sistematis dan terintegrasi. Adapun pendekatannya mencakup 15 kelompok aksi iklim yang terangkum dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030.
"Rencana ini mengikat secara hukum, bukan sekadar komitmen di atas kertas," tegasnya.
Pengurangan emisi Indonesia mencapai 47,3% pada tahun 2020, 43,8% pada tahun 2021, dan 41,6% pada tahun 2022. Dibandingkan dengan baseline tahunan, yang berada di sekitar target NDC sebesar 43,2% dengan kerja sama internasional dan jauh melebihi target kapasitas nasional sebesar 31,89%.
Sejak penandatanganan MoU baru pada bulan September 2022, pemerintah Norwegia telah memberikan kontribusi berbasis hasil sebesar USD 156 juta untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 di Indonesia. Siti Nurbaya juga mengungkapkan bahwa hal tersebut mencerminkan pencapaian Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
"Meskipun demikian, sebagian besar pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target FOLU Net Sink 2030 sebagian besar masih berasal dari anggaran negara kita," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan kebakaran hutan selama periode El Nino yang berkepanjangan baru-baru ini. Dengan begitu, tetap memastikan target iklim FOLU Net Sink 2030 tetap berada pada jalurnya.
Hal penting lain yang disampaikan Menteri Siti pada forum tersebut bahwa di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah yang dibagikan secara sah kepada masyarakat lokal dan adat melalui agenda perhutanan sosial telah meningkat 18 kali lipat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Diproyeksikan akan melampaui 20 kali lipat pada akhir Oktober 2024.
