Jakarta, Gatra.com - Sebanyak 238.568 masyarakat Jakarta diketahui terpapar judi online. Dari jumlah itu, Jakarta kini menempati posisi tertinggi kedua dalam kasus paparan judi online di Indonesia dengan nilai transaksi mencapai Rp2,3 triliun.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Terkait hal ini Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan, tingginya angka kasus judi online di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan akses internet yang luas.

“Terlebih banyak orang yang menganggur dan ingin mendapat uang secara instan,” uja Zaki, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/6).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Zaki ini, edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online menjadi langkah preventif yang harus dikedepankan. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif judi online harus ditingkatkan.

"Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa judi online bukan hanya ilegal tetapi juga dapat merusak ekonomi keluarga dan kesehatan mental,” kata dia.

Disamping itu, penguatan peran keluarga dan komunitas juga menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran judi online. Keluarga harus lebih aktif dalam mengawasi aktivitas online anggota keluarganya, terutama anak-anak dan remaja, sekaligus mengetahui dan memahami apa itu judi online.

"Judi online telah menyasar anak muda kita, tidak boleh abai. Fenomena ini akan berdampak besar di kemudian hari, tidak jarang banyak kasus pencurian hingga pembunuhan akibat kecanduan judi online ini. Mari kita nyalakan alarm keluarga agar tidak menjadi korban," ujar Ketua DPD Golkar Jakarta tersebut.

Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk memerangi judi online, yakni dengan memanfaatkan teknologi. Menurut Zaki, penggunaan teknologi canggih seperti AI dan big data dapat membantu pemerintah dalam melacak dan memblokir situs judi online.

“Teknologi ini juga bisa digunakan untuk menganalisis pola-pola transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan judi online,” tambahnya.

Oleh karenanya, dirinya menekankan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan terstruktur. Pemerintah harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melacak dan menutup situs-situs judi online, serta memberikan sanksi berat kepada pelaku yang terlibat dalam aktivitas.

“Harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan institusi keuangan dalam memerangi judi online. Setiap pihak harus saling mendukung dan berbagi informasi untuk efektivitas penanganan,” jela dia.