Jakarta, Gatra.com- Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran merespon rumor tentang anggaran makan gratis dan bergizi yang dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi.

Kabar tersebut ditegaskan sebagai isu semata dan tidak datang dari keterangan resmi tim gugus tugas.

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan hingga saat ini timnya belum ada kesimpulan terkait anggaran makan per anak. Sejauh ini, yang sudah disimpulkan yaitu anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun.

"Isu yang berkembang dan menurut saya sudah mulai jauh dari kebenaran tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya Rp 7.500, tiba-tiba sudah ada angka begitu," kata Hasan di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat, (19/7).

"Sampai hari ini, satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025, yang sudah jadi kesimpulan baru itu," sambungnya.

Besaran anggaran untuk program makan siang bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun ini juga kata Hasan Nasbi sudah disampaikan saat Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu.

"Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan ya. Yang lainnya masih dalam proses, nah terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar Rp 71 triliun," pungkas Hasan.

Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa dia sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan itu, tim Prabowo masih mengkaji tentang penurunan biaya makan bergizi di kisaran Rp 7.500 per anak hingga Rp 9.000 per anak

“Yang menurut saya menarik adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp 71 triliun. Kemudian tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin lebih hemat dari Rp 15.000 mungkin ke Rp 9.000-Rp 7.500 kah?” kata Heriyanto

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 71 triliun terbatas. Sehingga pemerintah Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan anggaran makan bergizi.

“Di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu, tidak kemudian mendorong ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun,” jelasnya.