Yogyakarta, Gatra.com – Panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggusulkan uji publik bagi calon-calon yang lolos seleksi. Media massa akan dilibatkan jika usul ini disetujui.

Hal ini disampaikan salah satu anggota pansel KPK Al Araf dalam diskusi ‘Menjaring Calon Pimpinan KPK Berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Pimpinan KPK’ di Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Rabu (19/6).

“Uji publik kami maksudkan untuk melibatkan peran masyarakat dalam melihat calon-calon yang lolos seleksi. Kami meyakini uji publik ini semakin membuat transparan proses seleksi,” katanya.

Baca Juga: KPK Terima 192 Laporan dari Yogyakarta

Dalam uji publik itu, menurut Al Araf, media massa punya peran penting untuk menampilkan rekam jejak dan kompetensi para calon terseleksi. Selain itu, penilaian masyarakat [ada calon-calon komisioner KPK juga memiliki sumbangsih penting bagi upaya pemberantasan korupsi.

Al Araf menambahkan, siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK punya tanggung jawab besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi praktik korupsi semakin banyak melibatkan elit politik, aparat negara, dan pihak swasta.

“Tidak lupa, calon yang terpilih nanti wajib memiliki kemampuan manajemen andal. Ini berkaitan dengan kondisi hubungan KPK secara internal maupun eksternal,” katanya.

Secara internal, Al Araf menjelaskan, kemampuan manajemen pimpinan KPK dibutuhkan untuk menyatukan staf KPK dan menumbuhkan semangat kerjasama mereka karena berasal dari sejumlah profesi.

Untuk relasi eksternal, KPK perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain seperti kementerian dan pemerintah daerah, terutama saat melakukan supervisi. Langkah ini sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Mahfud MD: Rommy Terlalu Kecil untuk Saya Laporkan ke KPK

Al Araf mencontohkan, KPK seharusnya turun tangan mencegah korupsi pengadaan alat utama sistem senjata atau alusista militer yang mencapai Rp150 triliun selama lima tahun.

“Jamak diketahui, sejak berdiri 15 tahun lalu, KPK mengalami kesulitan dalam menyelidiki dugaan korupsi pengadaan alusista ini karena berhubungan dengan militer,” ujar pakar militer ini.

Namun hal itu bisa diselesaikan KPK punya paradigma menggandeng Kementerian Pertahanan. KPK bisa meminta pihak militer terbuka melaporkan pembelanjaan alusista baru, bukan bekas pakai.

Sejak resmi dibuka pada 17 Juni dan berakhir pada 4 Juli, seleksi pimpinan KPK sudah diikuti 11 pendaftar. Al Araf mengtakan dua orang datang mendaftar langsung, empat orang mendaftar melalui surat, dan lima orang melalui email.

Baca Juga: KPK Bodong Tipu Peternak Sapi di Bantul

Selain Al Araf, diskusi ini turut dihadiri Dekan Fishum UIN Sunan Kalijaga Mochamad Sodik dan Peneliti Transparency Internasional Indonesia Alvin Nicola. Alvin  menilai tantangan terberat KPK adalah menaikkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

“Awal memimpin, Ketua KPK Agus Raharjo menargetkan IPK menembus nilai 50. Namun hasilnya sampai sekarang IPK masih berkutat di angka 38,” ujarnya.

Menurut Alvin, KPK juga mesti melanjutkan pengusutan 13 kasus besar, seperti skandal Bank Century dan kasus BLBI.

Adapun Mochamad Sidik berharap komisioner KPK terpilih nantinya bisa meneladani empat sifat utama Nabi Muhammad. Sebab saat ini, kata dia, korupsi juga dilakukan orang-orang yang mengerti agama.