Jakarta, Gatra.com - Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Jakarta.
Mereka menuntut agar dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
“Di dalam Raperda RZWP3K kalau dari analisa kami tak ada pemukiman nelayan di teluk Jakarta. Sedihnya lagi di dalam raperda itu ada pemukiman non-nelayan. Kan jadi pertanyaan, kok jadi lucu?” ucap Sekjen KIARA, Susan Herawati di tengah keramaian aksi unjuk rasa, Selasa (16/7).
Koalisi tersebut masih menuntut janji kampanye Anies Baswedan. Mereka merasa tertipu karena telah memberikan suara kepada Gubernur DKI Jakarta, saat Pilkada 2017 lalu.
KIARA mengakui bahwa lebih dari 80% pihaknya memilih Anies waktu itu. Sebab, Anies menjanjikan akan menghentikan reklamasi.
“Karena para nelayan tidak ada pilihan lain, karena alasan menghentikan reklamasi, mereka hidup sederhana nggak aneh-aneh. Ketika Anies mengeluarkan IMB Pantai Maju, mereka kecewa,” ucap Susan.
Susan menegaskan bahwa kedatangannya bersama para nelayan bertujuan untuk menuntut kesejahteraan. Dia meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar dilibatkan dalam pembahasan Raperda RZWP3K.
“Nelayan kehilangan akses ke laut, dan kontrol, biaya hidup meningkat, mereka pergi melaut dalam perasaan takut karena merasa bahwa lautnya sudah dikapling, kalau kerugian mereka sekitar 50% turun, karena mereka harus pergi lebih jauh, nggak bisa mendekat ke Pantai Maju,” ujarnya.
