Jakarta, Gatra.com - Mantan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana menyatakan sudah saatnya untuk menghilangkan pemikiran investasi asing adalah bentuk penjajahan. Hal itu disampaikannya saat mengisi kuliah umum "Migas Class Serial Kupas Tuntas Buku Nasionalisme Migas" di Jakarta, Sabtu (10/8).
Ia mengatakan bila pemikiran tersebut terus dipelihara maka akan berbahaya terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. "Paradigma bahwa migas dikuasai asing itu sudah harus mulai dihilangkan dalam pikiran masyarakat dan tidak bergantung pada subsidi yang merupakan sebuah candu," ujarnya.
Gde yang juga penulis buku tersebut mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan banyak hal terkait pembenahan sektor industri migas nasional. Selain itu ia turut mengapresiasi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi lima tahun belakangan yang dinilai telah mengembalikan kembali kedaulatan migas nasional dan tidak alergi dengan investasi asing di sektor migas.
"Asing bukan berarti penjajah, investasi yang diberikan oleh asing merupakan sharing risk (berbagi risiko) karena dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas tingkat kegagalannya cukup besar. Jadi diperlukan mitra yang kuat," katanya.
Oleh karena itu, Indonesia menurutnya perlu rekan yang memiliki kemampuan dan finansial yang cukup agar tercipta harmonisasi. Sehingga, lanjut Gde, hal itu diharapkan dapat mengejar penerimaan negara dari sektor hulu migas.
"Untuk itu kita butuh partner antara pemilik sawah (negara) selaku pemilik ladang migas dan penggarap dalam hal ini KKKS," ucapnya.
Ia juga turut mengutip pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa infrastruktur itu dibangun untuk manusia, bukan untuk mobil. Hal itu sekaligus penekanan bagi masyarakat Indonesia untuk mengejar ketertinggalan serta menjalin kolaborasi dan inovasi dengan berbagai pihak termasuk asing. Selain itu, kerja sama dengan asing menurutnya juga punya sisi positif yakni mendorong terjadinya transfer ilmu pengetahuan yang berimbas pada peningkatan SDM.
Senada dengan hal itu, Aktivis Serikat Pekerja KSPN, Ichsan berharap sosok seperti Gde Pradnyana dapat terakomodir dalam kabinet Jokowi ke depan. Hal tersebut untuk memberikan masukan yang konstruktif sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah di sektor migas dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.